JAWA BARAT — Kementerian Keuangan masih melakukan due diligence atas rencana pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) alias Whoosh kepada pemerintah. Proses ini mencakup pemutakhiran aspek fiskal, bisnis, finansial, hukum, hingga harga saham. Pemerintah menegaskan skema pengalihan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyatakan pengalihan saham PT PSBI kepada pemerintah masih dalam tahap finalisasi. Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan BP BUMN untuk memastikan proses berjalan sesuai kesepakatan.
"Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan dan dibahas secara detail. Sesuai kesepakatan, tidak libatkan APBN," ujar Evita dalam taklimat media APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jumat (18/9/2026).
Due Diligence Menyentuh Berbagai Aspek
Proses due diligence yang sedang berjalan tidak hanya menyangkut aspek hukum dan finansial. Kemenkeu juga memutakhirkan aspek fiskal, bisnis, hingga penentuan harga saham PSBI yang akan dialihkan ke pemerintah.
Pemutakhiran aspek fiskal menjadi penting karena pengalihan ini menyangkut posisi keuangan negara. Pemerintah ingin memastikan tidak ada risiko fiskal yang membebani APBN di kemudian hari.
Dari sisi bisnis dan finansial, kajian difokuskan pada prospek operasional Whoosh ke depan. Termasuk proyeksi pendapatan tiket, biaya operasional, dan struktur pembiayaan yang saat ini ditanggung konsorsium BUMN melalui PSBI.
Siapa yang Terlibat dalam Skema Ini
PSBI merupakan konsorsium yang menghimpun sejumlah BUMN untuk menguasai saham di KCIC. Melalui skema pengalihan ini, porsi kepemilikan PSBI pada KCIC akan berpindah ke pemerintah.
Danantara dan BP BUMN dilibatkan karena keduanya memiliki kewenangan atas pengelolaan investasi dan penyertaan modal negara. Koordinasi lintas lembaga ini diperlukan agar pengalihan tidak menimbulkan duplikasi kewenangan atau celah hukum.
Evita tidak menyebut nilai transaksi maupun besaran saham yang akan dialihkan. Kedua angka itu masih dalam pembahasan bersama pihak terkait.
Mengapa Tidak Melibatkan APBN
Penegasan bahwa pengalihan tidak melibatkan APBN menjadi poin krusial. Pemerintah ingin menghindari kesan bahwa proyek kereta cepat membebani anggaran negara di tengah kebutuhan fiskal lain yang juga mendesak.
Dengan skema non-APBN, pembiayaan pengalihan saham diharapkan bersumber dari mekanisme korporasi atau penyertaan modal yang tidak langsung menguras kas negara. Detail teknis mengenai sumber dana belum diungkap ke publik.
Whoosh sendiri merupakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Proyek ini dikerjakan KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China Railway.
Sejak beroperasi, Whoosh menghadapi tantangan dalam hal pengembalian investasi dan struktur pembiayaan. Pengalihan saham PSBI ke pemerintah dipandang sebagai langkah restrukturisasi agar pengelolaan proyek lebih terkendali.
Kemenkeu belum memberi tenggat pasti kapan proses finalisasi rampung. Yang jelas, seluruh aspek sedang dikaji agar keputusan akhir tidak menimbulkan masalah fiskal maupun hukum di kemudian hari.
