JAWA BARAT — Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence bagi 60 ASN di Hotel Hip Hope, Kamis (15/10/2026). Peserta terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana yang sehari-hari mengelola data, menyusun laporan, dan menyiapkan bahan presentasi. Pelatihan ini menandai langkah awal transformasi digital birokrasi di tingkat kota.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh menyelenggarakan pelatihan bertema pemanfaatan AI untuk peningkatan produktivitas dan kinerja ASN. Seluruh peserta diwajibkan membawa laptop masing-masing agar bisa langsung mempraktikkan materi yang diberikan.
Kurikulum pelatihan mencakup pengenalan dasar AI, pemanfaatan teknis untuk penyusunan laporan, analisis data, hingga etika dan tata kelola penggunaan AI. Peserta juga dilatih menyusun dokumen, meringkas dokumen panjang, membuat bahan presentasi, sampai meningkatkan pengelolaan media sosial perangkat daerah.
Pemilihan materi disesuaikan dengan tugas harian peserta. Sebagian besar dari mereka berurusan dengan pengelolaan data dan penyusunan bahan presentasi, dua area yang paling terbantu oleh alat berbasis AI.
Sekretaris BKPSDM Kota Banda Aceh, Cut Yunita, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan memberi pemahaman dasar sekaligus aplikasi praktis AI bagi ASN.
"Tujuannya adalah memahami dasar dan aplikasi praktis AI, menggunakan AI untuk analisis data dan dukungan kebijakan publik, meningkatkan efisiensi kerja harian, serta membangun budaya kerja berbasis teknologi," ujar Cut Yunita.
Ia menambahkan, di akhir pelatihan ASN diharapkan mampu mengintegrasikan AI dalam tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Kegiatan ini bagian dari upaya peningkatan kompetensi ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Meski mendorong pemanfaatan AI, Cut Yunita menekankan agar ASN tetap memperhatikan keamanan data dan ketelitian dalam bekerja.
"ASN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas dokumen, tapi tetap harus memperhatikan keamanan data dan ketelitian," tegasnya.
Penekanan ini relevan mengingat ASN kerap menangani dokumen berisi data warga dan informasi internal pemerintah. Penggunaan alat AI generatif publik untuk mengolah dokumen semacam itu berisiko menimbulkan kebocoran data jika tidak diatur.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setdako Banda Aceh, Said Fauzan, yang membuka acara mengatakan AI berperan penting mendukung pekerjaan pemerintahan.
"Dalam konteks tersebut, AI akan membantu mempermudah berbagai pekerjaan, mulai dari penyusunan konsep surat, laporan, pengelolaan data, penyusunan dokumen, peringkasan dokumen, penyusunan bahan presentasi, hingga pengembangan gagasan dan kapasitas," kata Said Fauzan.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pemanfaatan AI bukan pada teknologinya semata, melainkan pada peningkatan efisiensi, kualitas pekerjaan, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pelatihan ini menjadi langkah awal transformasi digital di lingkungan Pemko Banda Aceh menuju birokrasi yang lebih modern, efektif, dan responsif. Pemerintah daerah lain bisa menjadikan model pelatihan ini acuan saat menyiapkan ASN menghadapi adopsi AI di lingkungan kerja pemerintahan.