JAWA BARAT — Kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, menegaskan bahwa vila bukan syarat wajib pencabutan gugatan hak asuh anak. Ia menyebut pembahasan vila hanya muncul sebagai usulan dalam proses mediasi di pengadilan, bukan alat pembayaran seperti yang ramai dibahas.
Jaenudin menjelaskan bahwa pembahasan mengenai vila muncul dalam proses mediasi di pengadilan, bukan sebagai tuntutan resmi yang diajukan kliennya. Menurutnya, dalam mediasi, masing-masing pihak punya kesempatan menyampaikan usulan sebagai jalan keluar dari perkara yang sedang berjalan.
Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan anggapan bahwa vila dijadikan alat pembayaran atau persyaratan yang harus dipenuhi Ruben Onsu. "Bahwa bila itu, apa, dijadikan sebagai apa namanya tuh alat pembayaran dan sebagainya, kan. Padahal kan tidak," ujar Jaenudin dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa (27/10/2026).
Apa yang Sebenarnya Terjadi dalam Mediasi?
Mediasi yang berlangsung di pengadilan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini memberi ruang bagi kedua pihak untuk bernegosiasi sebelum perkara diputus hakim.
Dalam kerangka itu, usulan soal vila disebut Jaenudin sebagai bagian dari dialog, bukan klausul yang mengikat. Ia menegaskan tidak ada niat menjadikan aset tersebut sebagai syarat pencabutan gugatan hak asuh anak.
Mengapa Isu Vila Cepat Viral?
Perkara hak asuh anak antara Sarwendah dan Ruben Onsu memang menyita perhatian publik. Setiap detail dari ruang mediasi mudah berkembang menjadi spekulasi di media sosial, termasuk soal vila yang disebut-sebut sebagai syarat damai.
Kubu Sarwendah merasa perlu angkat bicara karena anggapan itu dinilai keliru. Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai koridor mediasi yang berlaku.
Dampak bagi Orang Tua yang Sedang Berperkara
Kasus ini jadi pengingat bahwa mediasi adalah tahap bernegosiasi, bukan tempat menetapkan syarat sepihak. Bagi orang tua yang tengah menghadapi sengketa hak asuh, memahami Perma Nomor 1 Tahun 2016 membantu membedakan mana usulan dan mana tuntutan resmi.
Yang terpenting tetap kepentingan anak. Sebab, apa pun hasil mediasi nanti, keputusan akhir soal hak asuh harus berpijak pada kesejahteraan si kecil, bukan pada aset atau syarat lain di luar itu.
Yang Perlu Diperhatikan Bila Menghadapi Sengketa Serupa
Ibu yang sedang menjalani proses hukum sebaiknya mendampingi diri dengan kuasa hukum yang paham prosedur mediasi. Catat setiap usulan yang muncul agar tidak berkembang menjadi anggapan yang keliru di luar ruang sidang.
Hindari membahas detail negosiasi di media sosial. Selain berpotensi memperkeruh suasana, unggahan semacam itu bisa memengaruhi jalannya perkara dan kondisi psikologis anak.
Klarifikasi kubu Sarwendah menutup satu spekulasi: vila bukan syarat damai, melainkan usulan dalam mediasi. Bagi orang tua di luar sana, pelajaran yang bisa dipetik sederhana, pahami aturan mediasi dan utamakan kepentingan anak di setiap langkah.