BOGOR — Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) BNPB 2026 resmi dimulai di Aston Hotel and Resort, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Selasa (11/8/2026). Sekretaris Utama BNPB, Rustian, membuka langsung forum yang berlangsung hingga 13 Agustus ini.
Kegiatan tersebut mempertemukan 41 perwakilan Bapperida provinsi, 32 BPBD provinsi, serta 37 komponen lainnya. Mereka membahas sinkronisasi program penanggulangan bencana agar sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Integrasi Peta Risiko ke Kebijakan Tata Ruang
Rustian menegaskan bahwa integrasi peta risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur menjadi langkah krusial. Menurutnya, pembangunan berbasis ketangguhan menuntut kolaborasi multidisiplin dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media.
"Rakortek ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyelaraskan semua kebijakan pusat dan daerah agar sejalan. Selain itu, menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, karena penanganan bencana memerlukan keterlibatan banyak faktor dan elemen agar dapat terintegrasi secara utuh dan selaras dengan arah pembangunan nasional," kata Rustian.
Sinergitas yang terbangun dinilai penting untuk menyatukan sumber daya, memperkuat literasi kesiapsiagaan, serta mempercepat respons saat bencana terjadi. Targetnya, pengelolaan bencana bergeser dari sekadar penanganan krisis menjadi budaya pengurangan risiko yang melekat di masyarakat.
IKB Kota Bogor Peringkat Ketiga se-Jawa Barat
Pemilihan Kota Bogor sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Capaian Indeks Ketahanan Bencana (IKB) kota ini berada di urutan ketiga se-Jawa Barat, sebuah pencapaian yang diharapkan menginspirasi daerah lain.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, menyebut penetapan kota ini sebagai lokasi Rakortek merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan. Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah saat kejadian berlangsung.
"Semua memahami bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saat bencana terjadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perencanaan, penguatan kapasitas, koordinasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan," ujar Eko.
Pendekatan Berbasis Kapasitas Daerah
Eko menambahkan, keberhasilan penanggulangan bencana terletak pada penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik risiko, sumber daya, kelembagaan, kemampuan fiskal, kondisi geografis, dan tantangan yang berbeda-beda.
Karena itu, pendekatan berbasis kapasitas daerah yang adaptif menjadi kata kunci. Program yang dirancang harus sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, bukan sekadar menyalin template dari daerah lain.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa langsung diimplementasikan BPBD dan Bapperida di tingkat provinsi setelah kembali ke daerah masing-masing.
