BANDUNG — Roda pembangunan fisik kawasan ikonik Cihampelas mulai berputar setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memegang kendali pengelolaan. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mematok target penyelesaian total pembongkaran dan penataan Teras Cihampelas pada Oktober 2026, menyusul serah terima aset dari Pemerintah Kota Bandung pada Selasa (29/7/2026) lalu.
“Urusan administrasi dan segala macamnya ditargetkan selesai dalam satu bulan, sehingga Oktober seluruh pengerjaan fisik sudah rampung,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya di Bandung, Senin.
Lelang Terbuka Jadi Kunci Transparansi Proyek
Sebelum obor proyek dinyalakan, Dedi Mulyadi memastikan proses lelang akan digelar secara terbuka. Ia menekankan pentingnya mekanisme pengadaan yang bersih sebagai fondasi proyek senilai ratusan miliar rupiah ini.
“Barangkali ini pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah provinsi membangun trotoar dan taman. Fokus penataan seperti ini diperuntukkan bagi kawasan pusat perkotaan, sementara untuk wilayah pedesaan kami fokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan,” ucapnya.
Alih Kelola Resmi: Dari Pemkot Bandung ke Pemprov Jabar
Pergeseran kekuasaan pengelolaan kawasan Jalan Cihampelas ini bukan tanpa dasar. Melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Balai Kota Bandung, Pemprov Jabar kini memegang kendali penuh atas kawasan yang sempat kehilangan pamor tersebut.
Langkah ini merupakan terobosan yang memosisikan pemerintah provinsi turun langsung mengeksekusi proyek fisik perkotaan, bukan sekadar memegang fungsi administratif. Targetnya jelas: mengembalikan kejayaan Teras Cihampelas sebagai pusat industri kreatif, fesyen, serta destinasi pariwisata unggulan berdaya saing global.
Bandara Husein Sastranegara Jadi Katalis Wisatawan Mancanegara
Dedi Mulyadi memproyeksikan wajah baru Teras Cihampelas bakal bersinergi langsung dengan reaktivasi penerbangan di Bandara Husein Sastranegara. Ia meyakini kembalinya operasional bandara akan mendongkrak ceruk pasar wisatawan mancanegara, khususnya dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
“Dengan beroperasinya kembali Bandara Husein, saya yakin akan semakin banyak turis dari Malaysia, Singapura, dan Brunei, yang kembali datang. Mereka sering kali datang hanya untuk potong rambut atau perawatan wajah, sehingga akhirnya menginap lebih lama,” jelasnya.
Logika ekonominya sederhana: sumber pendapatan kota bertumpu pada pajak hotel dan restoran. Oleh karena itu, kawasan publik harus ditata semenarik mungkin agar mengundang banyak kunjungan dan memperpanjang durasi tinggal wisatawan.
Tiga Isu Krusial Bandung-Jabar Dinyatakan Beres
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik penuntasan alih kelola ini. Ia menegaskan bahwa penyelesaian Teras Cihampelas menjadi bagian dari tiga isu krusial perkotaan yang sebelumnya dibahas bersama Gubernur Jabar.
“Alhamdulillah, hari ini terjalin sinergi yang luar biasa antara pemkot dan pemprov. Dari tiga isu utama yang sempat kami bahas bersama Pak Gubernur, semuanya sudah berjalan baik. TPPAS Legok Nangka sudah groundbreaking, dan hari ini Teras Cihampelas resmi diserahterimakan. Tiga isu paling ramai antara saya dan Pak Gubernur, beres,” tutur Farhan.
Dengan rampungnya administrasi dan dimulainya tahap lelang, publik kini menunggu eksekusi fisik yang dijanjikan. Jika berjalan sesuai jadwal, Oktober 2026 akan menjadi saksi lahirnya wajah baru Teras Cihampelas yang lebih modern, tertata, dan siap bersaing di kancah pariwisata global.
