BOGOR — Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa keputusan politik warga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menentukan arah kebijakan daerah. Pilihan itu, menurutnya, berpengaruh langsung pada program-program dasar: pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
Mengapa Partisipasi Publik di TPS Krusial?
Adityawarman mengingatkan masih ada warga yang memilih golput. Ia menilai fenomena ini dipicu sosialisasi yang kurang optimal dan menurunnya kepercayaan publik terhadap proses politik.
“Pilihan masyarakat di TPS akan berdampak pada berbagai kebijakan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Masyarakat perlu memilih wakil rakyat berkomitmen bekerja untuk kepentingan publik,” ujar Adityawarman.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan meningkatkan literasi politik dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Tiga Fungsi DPRD: Pengawasan, Anggaran, dan Legislasi
Adityawarman menjelaskan peran DPRD yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tiga fungsi utama itu adalah pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
“Melalui fungsi penganggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan, kami berupaya agar pembangunan di Kota Bogor berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor memiliki empat komisi yang membidangi pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga inspeksi mendadak jika diperlukan.
Perangkap Hoaks di Era Digital: Generasi Muda Jadi Sasaran
Menanggapi perkembangan era digital, Adityawarman secara khusus mengingatkan generasi muda agar lebih bijak menerima informasi politik. Maraknya hoaks dan disinformasi, menurutnya, harus diimbangi dengan kemampuan memilih sumber informasi yang akurat.
“Anak muda harus cerdas memilih sumber informasi. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Carilah informasi dari sumber kredibel agar tidak mudah terpengaruh hoaks maupun fitnah politik,” tegasnya.
Ia mendorong anak muda aktif mengikuti pendidikan politik, berdiskusi, serta mengenal rekam jejak calon pemimpin dan partai politik sebelum menentukan pilihan. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak, bukan karena praktik politik uang.
Menjaga Sinergi Lintas Partai Demi Kepentingan Warga
Adityawarman menegaskan DPRD Kota Bogor berkomitmen menjaga iklim politik yang kondusif meskipun berasal dari latar belakang partai politik berbeda. Seluruh anggota DPRD, katanya, mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik.
“Di DPRD kami memahami bahwa setelah proses demokrasi selesai, yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat. Perbedaan pandangan merupakan hal wajar, tetapi tujuan akhirnya tetap menghasilkan kebijakan terbaik bagi Kota Bogor,” ujarnya.
Ia optimistis kolaborasi baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor akan mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh warga.
