TASIKMALAYA — Program Koperasi Desa Merah Putih yang tengah digalakkan pemerintah dinilai memiliki potensi besar, namun menyimpan risiko struktural yang sama dengan kegagalan koperasi di masa lalu. Ketua Dekopinda Kota Tasikmalaya, Agus Rudianto, menegaskan bahwa persoalan utama koperasi saat ini bukan minimnya bantuan negara, melainkan hilangnya semangat kemandirian.
Koperasi Tumbuh karena Program, Bukan Kebutuhan
Agus menilai banyak koperasi lahir bukan dari kebutuhan anggota, melainkan dari proyek, instruksi, atau kepentingan administratif. Akibatnya, lembaga itu menjadi rapuh dan tidak memiliki daya tahan ketika menghadapi gejolak ekonomi atau perubahan kebijakan.
“Kalau koperasi hanya tumbuh karena program, bantuan, atau dorongan kekuasaan, maka ketika program itu selesai, koperasinya ikut selesai. Yang harus dibangun terlebih dahulu adalah spiritnya, bukan sekadar kelembagaannya,” kata Agus.
Belajar dari Runtuhnya KUD Era Orde Baru
Agus menyinggung pengalaman pahit Koperasi Unit Desa (KUD) yang pernah berjaya pada era Orde Baru. Saat itu, KUD mendapat hak istimewa mulai dari distribusi pupuk, bibit, hingga komoditas strategis. Pertumbuhan itu, kata dia, semu karena tidak dibangun di atas kekuatan ekonomi anggota.
“Dulu KUD tumbuh besar karena diberikan berbagai keistimewaan. Tetapi ketika fasilitas itu hilang, banyak yang ikut runtuh. Ketergantungan seperti inilah yang menurut saya justru menjadi racun bagi koperasi,” tegasnya.
Ketika perubahan politik terjadi dan berbagai privilese dicabut, banyak KUD tidak mampu bertahan. Pola yang sama, menurut Agus, tidak boleh terulang pada program Koperasi Desa Merah Putih.
Intervensi Pemerintah: Perlukah atau Berbahaya?
Agus mengakui bahwa intervensi pemerintah diperlukan pada tahap awal. Namun, ia memperingatkan agar campur tangan itu tidak sampai menghilangkan independensi koperasi sebagai organisasi milik anggota. “Suntikan” politik yang berlebihan, kata dia, berpotensi menggeser tujuan koperasi dari alat pemberdayaan ekonomi menjadi instrumen kekuasaan.
“Kalau koperasi terlalu bergantung pada kekuatan politik, maka yang tumbuh bukan kemandirian ekonomi, melainkan ketergantungan baru. Dan sejarah membuktikan, ketergantungan itu pada akhirnya menjadi racun,” ujarnya.
Koperasi Harus Tumbuh dari Bawah, Bukan Target Program
Agus mendorong pemerintah agar menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi yang lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar target program. Menurutnya, keberhasilan koperasi hanya bisa dicapai jika dibangun dari bawah dan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi rakyat.
“Belajar dari sejarah, koperasi yang kuat adalah koperasi yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Kalau spirit itu dibangun dari bawah, koperasi akan hidup meski tanpa banyak campur tangan pemerintah,” pungkasnya.
