BANDUNG — Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan program digitalisasi pelayanan publik di desa dan kelurahan berjalan berpihak pada kepentingan warga. Ia menekankan bahwa teknologi semestinya mempermudah masyarakat memperoleh layanan, bukan memunculkan kesenjangan baru di tengah peringatan Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Barat.
Menurut Rahmat, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari peluncuran aplikasi atau pembaruan sistem semata. Indikator utamanya adalah dampak nyata terhadap kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diterima.
Rahmat mendorong percepatan pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah Jawa Barat. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa serta penguatan literasi digital bagi warga agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
"Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan menjadi hambatan baru. Masyarakat di desa maupun kelurahan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pemerintah," ujar Rahmat di Bandung, Rabu.
Di luar persoalan digitalisasi, politikus itu mengingatkan agar pembangunan desa dan kelurahan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan menjadi syarat agar potensi wilayah tetap terjaga.
"Pembangunan desa dan kelurahan berbasis kearifan lingkungan tetap harus diawasi, supaya tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat potensi wilayah, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Rahmat menilai perbaikan infrastruktur desa harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas aparatur pemerintah. Sikap responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi syarat utama agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
"Jangan sampai infrastrukturnya sudah baik, tetapi pelayanan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan warga. Pembangunan desa dan kelurahan serta transformasi birokrasi harus berjalan beriringan," ujarnya.
Komisi I DPRD Jawa Barat memastikan akan memperketat fungsi pengawasan terhadap pembangunan di tingkat tapak. Langkah ini diambil agar pembangunan terus berkemajuan tanpa mengikis identitas lokal dan daya dukung lingkungan.