CIREBON — Anton Octavianto, anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN, menegaskan bahwa persoalan pembangunan yang timpang masih menjadi keluhan dominan warga saat ia menyerap aspirasi di RW 07 Mulya Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Selasa (18/8). Ia menilai kebutuhan di tingkat lingkungan hidup saat ini jauh lebih kompleks dibanding yang terakomodasi dalam perencanaan pemerintah.
Sejumlah permintaan yang meluncur dari warga dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun 2026 itu cukup beragam. Mulai dari pembangunan dan perbaikan drainase, pembuatan gapura lingkungan, pembangunan balai pertemuan masyarakat (bapermas), hingga dukungan insentif bagi kader posyandu.
Menurut Anton, selama ini proyek pembangunan di sejumlah wilayah terlalu bertumpu pada usulan anggota dewan melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Padahal, kebutuhan riil di lapangan tidak semuanya bisa ditampung lewat mekanisme tersebut.
"Banyak keluhan warga terkait pembangunan yang belum merata," kata Anton dalam keterangannya, Selasa (18/8).
Ia mendorong agar rantai komunikasi dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga Pemerintah Kota Cirebon berjalan efektif. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat di tiap wilayah bisa terpetakan dan ditentukan berdasarkan skala prioritas yang jelas.
"Harapan saya komunikasi dari tingkatan pemerintahan paling bawah, dari RT, RW, lurah, camat sampai wali kota itu terjalin. Biar pembangunan bisa merata," ujarnya.
Anton mengingatkan agar sinergi yang digaungkan pemerintah tidak berhenti pada retorika di forum formal. Ia meminta setiap aspirasi warga benar-benar tersampaikan dan mendapat tindak lanjut nyata, bukan berakhir sebagai catatan administratif semata.
"Kalau saya lihat, pembangunan itu kebanyakan mengandalkan pokir-pokir atau usulan-usulan dewan. Mudah-mudahan komunikasi antar mereka terjalin, sehingga ada sinergi," tuturnya.
Ia pun menyoroti potensi kesenjangan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah yang kerap terjadi di lapangan. Hal ini, kata dia, justru menjadi penghambat utama terealisasinya pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
"Jangan hanya digembar-gemborkan sinergi, tetapi kenyataan di lapangan malah miskomunikasi dan tidak sampai. Itu yang harus dibenahi," tegas Anton.
Seluruh aspirasi warga RW 07 Mulya Asih dipastikan Anton menjadi catatan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah. Ia menilai kebutuhan infrastruktur lingkungan, fasilitas masyarakat, hingga dukungan kader posyandu merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Hasil reses ini diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen. Anton menekankan agar aspirasi warga menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Kota Cirebon ke depan, supaya lebih merata dan menjawab kebutuhan di setiap wilayah.