GARUT — Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Garut mempertanyakan parameter pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur. Pasalnya, perbaikan Jalan Banjarwangi yang dinilai rusak parah justru tak masuk dalam daftar prioritas pembahasan anggaran 2026/2027.
Kondisi jalan di Banjarwangi disebut sudah viral dan menjadi keluhan utama warga di daerah pemilihan (dapil) tersebut. Dila menegaskan, keterbatasan pendapatan daerah tak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspek urgensi kerusakan di lapangan.
“Pendapatan Kabupaten Garut memang terbatas untuk sekarang, namun harus melihat aspek prioritas,” ujar Dila, Selasa (18/8/2026).
Kekecewaan Fraksi Gerindra bermula saat proses finalisasi bersama pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. Usulan perbaikan ruas Jalan Banjarwangi tak kunjung tercantum dalam prioritas anggaran.
Padahal, fraksi telah menginginkan ruas jalan tersebut masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Keputusan walkout pun diambil sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus protes atas kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada wilayah yang membutuhkan.
Dila mengakui kondisi keuangan Kabupaten Garut saat ini memiliki keterbatasan. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya tetap mampu memilah wilayah mana yang benar-benar membutuhkan intervensi anggaran berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya.
“Dan Fraksi juga seperti halnya yang disampaikan di dapilnya itu kan sudah viral ya bahwa di Banjarwangi itu jalannya sangat rusak parah,” lanjutnya.
Persoalan ini, menurut Dila, bukan semata-mata soal kepentingan satu daerah pemilihan. Lebih dari itu, menyangkut bagaimana pemerintah menjelaskan dasar penentuan prioritas pembangunan kepada publik.
Dila mengungkapkan, jajaran eksekutif sebenarnya telah berupaya mencari alternatif pembiayaan. Salah satunya dengan mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan Jalan Banjarwangi.
“Walaupun saya juga tahu bahwa pemerintah eksekutif sudah berusaha untuk tadinya itu biar anggaran pusat bisa menyelesaikan persoalan terkait yang di Banjarwangi,” ungkapnya.
Namun, mengandalkan anggaran pusat dinilai belum memberikan kepastian. Belum dapat dipastikan apakah dukungan anggaran tersebut akan turun dan kapan realisasinya. Kondisi inilah yang membuat Fraksi Gerindra mendorong adanya keberpihakan Pemerintah Kabupaten Garut terhadap kebutuhan perbaikan jalan Banjarwangi.
Selain persoalan Banjarwangi, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan arah distribusi anggaran infrastruktur. Banyak program perbaikan jalan justru diarahkan ke wilayah Garut Selatan.
Dila menegaskan, pembangunan di wilayah Selatan tentu bukan persoalan. Namun, pemerintah harus mampu menjelaskan dasar penentuan prioritas tersebut.
“Maksudnya itu kan terkait infrastruktur kan banyak di Selatan. Nah kenapa di Selatan? Tapi tetap dilihat dulu, kenapa harus di sana. Apakah memang betul sangat urgent,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Fraksi Gerindra tidak sekadar mempersoalkan ada atau tidaknya anggaran untuk Banjarwangi. Yang dipertanyakan adalah parameter yang digunakan pemerintah dalam menentukan jalan mana yang harus lebih dahulu diperbaiki.
“Ya maksudnya itu jadi tanggapan kami kemarin, fraksi kami, seperti halnya disampaikan oleh ketua fraksi kami. Tapi kenapa yang Banjarwangi mungkin tidak dibereskan, ya terabaikan lah,” pungkas Dila.
Hingga berita ini diturunkan, Fraksi Gerindra masih menunggu tindak lanjut pemerintah maupun keputusan bupati terkait usulan prioritas perbaikan Jalan Banjarwangi.