JAWA BARAT — Presiden Prabowo Subianto membeberkan capaian awal pengelolaan devisa hasil ekspor oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI 2026, Jumat (14/8). Badan pengelola itu telah memantau lebih dari 6.500 transaksi ekspor batu bara, kelapa sawit beserta turunannya, dan ferro alloy.
"Sejak beroperasi 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, 2 bulan 13 hari DSI mengelola devisa ekspor 14 miliar dolar AS dari 3 komoditas strategis," ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam proses pemantauan tersebut, DSI menemukan indikasi kebocoran penerimaan negara. Prabowo menyebut ada potensi tambahan devisa sebesar 5 miliar dolar AS yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga dalam pembayaran devisa hasil ekspor.
"DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar AS hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga dari pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo.
Temuan ini, menurut kepala negara, menunjukkan lemahnya pengawasan selama ini. Ia menegaskan kekayaan alam yang diekspor tidak seharusnya hanya menguntungkan segelintir pihak sementara rakyat masih kesulitan ekonomi.
"Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya," tuturnya.
Pemerintah berencana memperluas cakupan pengawasan DSI secara signifikan. Saat ini DSI baru menjangkau tiga komoditas, tetapi ke depan seluruh komoditas ekspor strategis akan masuk dalam sistem pemantauan lembaga tersebut.
Prabowo menyampaikan DSI akan memperluas pemantauan hingga 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi. Langkah ini ditempuh untuk menutup celah manipulasi harga dan volume ekspor yang selama ini merugikan negara.
"DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi," tegasnya.
Ia menambahkan, perluasan komoditas dan wilayah pemantauan akan meningkatkan penerimaan devisa secara signifikan. "Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara," pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal penguatan peran DSI dalam arsitektur pengelolaan devisa nasional. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperbesar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tanpa bergantung pada utang baru.