BANDUNG — Kepastian perpanjangan bansos pangan hingga pertengahan 2026 memberikan angin segar bagi warga prasejahtera di Jawa Barat. Paket bantuan yang terdiri dari beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter per bulan ini sebelumnya hanya dijadwalkan berakhir pada awal tahun depan.
Keputusan resmi itu diambil setelah pemerintah pusat mengevaluasi efektivitas program dalam menekan lonjakan harga pangan di tingkat konsumen. Bagi daerah seperti Kota Bandung, perpanjangan ini berarti alokasi anggaran dan logistik harus disesuaikan kembali.
Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah KPM terbesar secara nasional. Tekanan inflasi pangan, terutama pada komoditas beras dan minyak goreng, masih menjadi beban utama rumah tangga miskin di wilayah urban seperti Bandung, Bekasi, dan Depok.
Dengan perpanjangan hingga Juni 2026, pemerintah mencoba menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga yang masih terjadi. Bantuan ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial menjelang periode tahun ajaran baru dan hari besar keagamaan.
Pemkot Bandung melalui Dinas Sosial tengah memutakhirkan data penerima. Pendistribusian akan dilakukan melalui kantor kelurahan dan posyandu untuk menjangkau warga yang tidak terdaftar di aplikasi daring.
Setiap KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapatkan jatah penuh setiap bulannya. Pemerintah daerah juga diminta mengawasi jalur distribusi agar tidak ada potongan atau pengurangan volume di lapangan.
Berbeda dengan bansos tunai yang rawan salah sasaran, bansos pangan dalam bentuk natura dinilai lebih efektif memenuhi kebutuhan pokok. Sejak awal program bergulir, keluhan warga lebih banyak soal keterlambatan distribusi ketimbang kualitas barang.
Dengan perpanjangan ini, pemerintah berharap rantai pasok pangan di daerah tetap stabil. Produsen beras lokal dan pengecer minyak goreng juga diuntungkan karena permintaan terjamin dari program bansos.
Warga harus terdaftar di DTKS dan berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak membuka pendaftaran mandiri; validasi dilakukan oleh petugas kelurahan setempat.
Warga yang merasa berhak namun belum terdaftar dapat melapor ke RT/RW atau kantor kelurahan untuk diusulkan dalam musyawarah desa/kelurahan. Proses verifikasi akan dilakukan oleh Dinas Sosial setempat sebelum nama masuk ke dalam daftar penerima.