BANDUNG — Sebanyak 826.996 lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat wajib memiliki akun digital pribadi untuk mengikuti pemetaan minat sekolah pada SPMB 2026. Proses ini menjadi pintu awal sebelum siswa menentukan pilihan pendidikan lanjutan, baik ke SMA, SMK, maupun MA.
Kepala Disdik Jabar Purwanto mengatakan, penginputan peminatan akan dimulai pada akhir Mei 2026. Sekolah Manusia Unggul (Maung) mendapat jadwal lebih awal, disusul sekolah reguler.
"Target kita, penginputan peminatan yang akan berlangsung dari tanggal 25 Mei untuk Sekolah Maung dan 29 Mei untuk sekolah reguler itu semuanya sudah bisa diinput oleh anak-anak kita di tiap kabupaten/kota," ujar Purwanto, Rabu (13/5/2026).
Purwanto memastikan daya tampung sekolah tidak menjadi masalah. Saat ini, total kapasitas SMA, SMK, dan MA di Jawa Barat mencapai 909.183 kursi, lebih banyak dari jumlah lulusan yang mencapai 826.996 siswa.
"Dari sisi daya tampung sebenarnya tidak ada masalah. Kalau semuanya masuk ke SMA, SMK, dan MA, itu akan tertampung," katanya.
Namun, persoalan utama SPMB tahun ini bukan lagi sekadar ketersediaan kursi. Pemerintah menghadapi tantangan yang lebih kompleks, mulai dari distribusi siswa antarwilayah, pemetaan minat, faktor jarak sekolah, hingga memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah.
Distribusi akun digital bagi seluruh lulusan akan dilakukan pada 18 hingga 22 Mei 2026. Setelah itu, siswa mulai menginput peminatan sesuai jalur dan sekolah tujuan masing-masing.
"Semua 826 ribu lulusan di Jawa Barat ini harus mempunyai akun masing-masing," tegas Purwanto.
Gubernur Jawa Barat menargetkan seluruh lulusan SMP dan MTs sudah memiliki arah pendidikan yang jelas pada pertengahan Juni 2026, baik ke sekolah negeri maupun swasta.
Untuk memastikan proses pemetaan berjalan lancar, Disdik Jabar membentuk Team Management Office (TMO) di seluruh kabupaten/kota. Tim ini melibatkan dinas pendidikan, cabang dinas, Kementerian Agama, MKKS SMP, hingga Kelompok Kerja Madrasah.
"TMO ini untuk memastikan bahwa tim efektif kita bekerja dengan baik di tingkat kabupaten/kota," ucap Purwanto.
Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap tidak ada lagi lulusan yang kebingungan memilih sekolah, sekaligus memastikan distribusi siswa merata di seluruh Jawa Barat.