SUKABUMI — Langkah atlet Kota Sukabumi untuk berlaga di Porprov Jawa Barat 2026 masih menggantung. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyebut usulan pemberangkatan kontingen sudah masuk, namun terbentur realitas fiskal yang ketat.
“Kalau anggaran tidak ada, mau dari mana? Tidak mungkin juga kita memaksakan,” ujar Ayep kepada awak media, baru-baru ini.
Menurut Ayep, tekanan terhadap APBD 2026 dipicu oleh penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Sukabumi terpaksa melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk olahraga.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat naik 12,23 persen secara tahunan, angka itu belum cukup menutup kebutuhan pembiayaan. Ayep menegaskan opsi berutang bukan jalan keluar yang akan ditempuh. “Masa harus pinjam uang? Itu tidak mungkin,” tegasnya.
Ketua KONI Kota Sukabumi, Yoseph Mahdi Yunansyah, memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Pencarian anggaran alternatif terus dilakukan demi menjaga peluang atlet tampil di Porprov.
“Kami tidak pasrah. Akan berupaya semaksimal mungkin mencari sumber anggaran agar kontingen tetap bisa berangkat,” ujar Yoseph.
Pemerintah Kota Sukabumi mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor perusahaan besar. Dua sektor pajak yang dinilai potensial untuk menopang pembangunan daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Kami mengimbau wajib pajak, terutama perusahaan besar, agar konsisten memenuhi kewajibannya,” tambah Ayep.
Langkah ini menjadi salah satu harapan agar pendanaan untuk kontingen Porprov 2026 bisa direalisasikan. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian apakah atlet Kota Sukabumi akan berlaga di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.