Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov Jabar memperluas perlindungan asuransi bagi nelayan di Cirebon dan seluruh pantai utara, dari sebelumnya satu juta menjadi empat juta pekerja informal pada 2027. Perluasan itu disampaikan Dedi saat berada di Cirebon, Kamis, dengan pembiayaan dari Pemprov Jabar yang dapat dikerjasamakan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Kelautan diminta segera menyiapkan data nelayan yang memadai agar perlindungan menyeluruh.
CIREBON — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan program perlindungan asuransi bagi nelayan akan diperluas ke seluruh pesisir pantai utara, termasuk Kota dan Kabupaten Cirebon. Saat ini cakupan program mencapai satu juta petani, nelayan, dan pekerja informal, dengan rencana penambahan menjadi empat juta orang pada 2027.
Dedi meminta Kepala Dinas Kelautan segera menyiapkan data nelayan yang memadai. Pendataan itu diperlukan agar perlindungan asuransi bisa diberikan menyeluruh, dengan pembiayaan dari Pemprov Jabar yang dapat dikerjasamakan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam kunjungannya ke Cirebon, Dedi menyebut nelayan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, hingga pesisir pantai utara semuanya akan masuk cakupan program. Perlindungan kesehatan mencakup seluruh penyakit yang ditanggung sesuai ketentuan.
Nelayan yang mengalami kecelakaan kerja mendapat santunan dan perlindungan. "Kalau ada jaminan kematian, sampai anaknya mendapat beasiswa sampai dia selesai kuliah," ujarnya.
Dedi menekankan perlindungan tidak berhenti pada santunan kecelakaan. Program menyertakan jaminan kematian yang menopang pendidikan anak nelayan hingga lulus kuliah.
Ia juga meminta nelayan mengelola penghasilan dari melaut secara bijak. Menyisihkan pendapatan untuk tabungan dinilai penting agar kehidupan keluarga tetap tertopang saat musim paceklik.
Dedi menilai kelestarian laut perlu menjadi perhatian karena kondisi perairan berkaitan dengan aktivitas pembangunan di wilayah hulu. Kerusakan kawasan pegunungan dapat memicu sedimentasi ke sungai, sementara limbah dan sampah yang terbawa aliran sungai berakhir di laut dan mengganggu ekosistem perairan.
"Gunung diurus, laut dijaga. Ini dua hal yang sering berhubungan satu sama lain," katanya.
Pemprov Jabar ingin mempelopori penggunaan plastik yang dapat terurai. Langkah itu untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut karena benda tersebut dapat membunuh plankton dan menyebabkan ikan terpapar mikroplastik.
Pembangunan kelautan tidak semata-mata berkaitan dengan perikanan. Dedi menyebut pengembangan pariwisata ikut masuk cakupan, sehingga kawasan pesisir perlu ditunjang lingkungan yang bersih serta infrastruktur yang tertata.
"Kehadiran negara adalah bergerak pada hal-hal yang besar dan perlindungan," ujarnya.
Perluasan perlindungan asuransi bagi nelayan Cirebon dan pantai utara bergantung pada kelengkapan data yang disusun Dinas Kelautan. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyiapkan pendataan sebelum program empat juta pekerja informal berjalan pada 2027.