BANDUNG — Sejumlah opsi tengah dihitung cermat agar pinjaman daerah tidak mengganggu kesehatan fiskal maupun target pembangunan yang telah ditetapkan. Herman menegaskan keputusan akhir baru diambil setelah seluruh aspek fiskal, kebutuhan pembangunan, dan hasil evaluasi pemerintah pusat selesai dikaji.
"Yang jelas jangan sampai mereduksi indikator makro, capaian indikator makro. Uang itu kan hanya alat, APBD salah satu di antaranya," kata Herman, Senin 28 September 2026.
Tiga Skenario yang Masih Dikaji Pemprov Jabar
Pemprov bersama DPRD Jawa Barat masih membuka seluruh kemungkinan terkait realisasi pinjaman ke SMI. Opsi pertama adalah pencairan penuh Rp3,4 triliun, opsi kedua pengurangan nilai pinjaman, dan opsi ketiga tidak melakukan pinjaman sama sekali.
"Pak Gubernur sudah menyampaikan kemungkinan-kemungkinan ke depan, bahkan sampai dengan kemungkinan apabila pinjaman itu tidak jadi. Kemungkinan kan harus dihitung semuanya," ujarnya.
Meski belum merinci daftar proyek yang akan dibiayai, Herman mengisyaratkan sektor infrastruktur menjadi prioritas utama apabila pinjaman direalisasikan.
"Ya, infrastruktur. Infrastruktur. Nanti kita lihat. Yang jelas Pak Gubernur dan kami sedang mendalami semua skenario," katanya.
PAD Rp19 Triliun, Kemandirian Fiskal Jabar 63 Persen
Di tengah tantangan fiskal akibat terbatasnya pendapatan dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar terus menjaga likuiditas keuangan daerah. Herman memastikan setiap kebijakan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan laju pembangunan.
"Likuiditas keuangan Pemda kami jaga. Apabila nanti pendapatan terbatas, tentu belanja harus menyesuaikan. Tetapi dengan catatan jangan sampai mereduksi pencapaian indikator makro," ucapnya.
Menurut Herman, kapasitas fiskal Jawa Barat masih tergolong kuat. Dari total kapasitas fiskal sekitar Rp30 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sekitar Rp19 triliun atau setara 63 persen.
"Kita kan kemandirian 63 persen. PAD kita kan Rp19 triliun dari kapasitas fiskal Rp30 triliun. Jadi relatif baik kapasitas fiskal kita," ujarnya.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Jabar di Angka 87,3
Selain menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemprov Jabar berupaya mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Jawa Barat yang saat ini berada pada angka 87,3.
"Yang harus dijaga adalah kaidah-kaidahnya. Salah satu kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah indeks pengelolaan keuangan daerah. Hari ini indeks pengelolaan keuangan daerah Jawa Barat 87,3," kata Herman.
Herman menepis anggapan bahwa rencana pinjaman daerah mencerminkan buruknya pengelolaan keuangan. Menurutnya, pinjaman merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
"Pinjaman daerah itu kan hanya alat saja. Faktanya bisa lanjut, bisa sebagian, bahkan bisa tidak, tergantung perkembangan yang sedang dicermati dan didalami," tegasnya.
DPRD: Pinjaman Konsekuensi APBD Perubahan 2026
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyatakan opsi pinjaman ke SMI merupakan keputusan bersama dan telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026. Realisasi pinjaman masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri.
"Tapi inti dari Perubahan APBD tersebut ya, dengan pendapatan yang turun, maupun dari transfer keuangan pemerintah pusat, kita tidak mengorbankan terkait dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan di APBD Murni 2026. Nah, tetapi konsekuensinya kita harus pinjam sebesar Rp3,4 triliun," ujar Ono.
Ono menegaskan pinjaman tersebut tidak diperuntukkan bagi belanja rutin pemerintahan. Sesuai regulasi dan kesepakatan politik antara DPRD dengan gubernur, dana Rp3,4 triliun diarahkan khusus untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Herman menyebut pembangunan di Jawa Barat tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah kabupaten/kota hingga desa didorong memperkuat kolaborasi menyelesaikan kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar.
"Di tengah kesulitan ini rumusnya sabilulungan. Rumusnya gotong royong. Provinsi fokus ke infrastruktur, kabupaten/kota juga sama fokus ke infrastruktur, sampai dengan desa," kata Herman.
Pemprov Jawa Barat masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap dokumen kebijakan anggaran yang telah diajukan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu dasar menentukan arah kebijakan fiskal, termasuk keputusan terkait rencana pinjaman daerah.
"Kita pun nunggu evaluasi dari Kemendagri. Sekarang sedang dievaluasi oleh Kemendagri, kita tunggu saja," kata Herman.
