BANDUNG — Penyaluran air bersih menyasar Kota Cimahi serta Kabupaten Indramayu, Karawang, Kuningan, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Cirebon, Sukabumi, dan Bandung Barat. Total 286 ribu liter air bersih telah didistribusikan ke sepuluh wilayah tersebut sejak 7 Juli hingga 22 September 2026.
Untuk mempercepat distribusi, BPBPK Jawa Barat mengerahkan 21 mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan 26 hidran umum dengan kapasitas masing-masing 2.000 liter.
Mengapa Kekeringan di Jabar Berdampak Besar pada Warga
Kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Barat menurunkan ketersediaan sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Debit sumur dan sumber air setempat menyusut, sehingga akses warga terhadap air bersih makin terbatas.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan kekeringan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. "Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, Kementerian PU memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Dody, Kamis (24/9).
Dasar Hukum: Status Siaga Darurat Kekeringan Jabar
Penanganan kekeringan merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Distribusi air bersih di lapangan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Pelaksanaannya dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat.
Koordinasi dengan Pemda agar Bantuan Tepat Sasaran
Kepala BPBPK Jawa Barat Reva Sastrodiningrat menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi air bersih dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah," ujar Reva, seperti dilansir Antara.
Kementerian PU melalui BPBPK Jawa Barat akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait diperkuat untuk memastikan penanganan kekeringan berjalan responsif dan sesuai kebutuhan warga terdampak.
