Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menggencarkan edukasi ke masyarakat tentang mekanisme perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini ditempuh agar warga memahami bahwa pemutakhiran data kesejahteraan tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan melalui pengolahan berbagai variabel di tingkat nasional.
MAJALENGKA — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil agar warga memahami proses pemutakhiran data kesejahteraan yang tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Majalengka, Apip Supriyanto, menegaskan bahwa perubahan desil merupakan bagian dari proses pemutakhiran data nasional yang dilakukan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi. "Pemutakhiran data bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi tanggung jawab sosial pemerintah untuk memastikan data yang digunakan benar dan sesuai kondisi masyarakat," ujarnya di Majalengka, Rabu.
Apa Itu Desil dan Mengapa Status Bisa Berubah?
Desil adalah pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan. Desil satu menggambarkan 10 persen penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terbawah, sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Posisi desil seseorang bisa berubah karena adanya pemadanan dan pengolahan berbagai data sosial ekonomi dalam sistem nasional. Artinya, perubahan ini tidak hanya didasarkan pada pengakuan warga mengenai kondisi ekonominya, tetapi juga hasil verifikasi data dari berbagai sumber.
"Data yang kita kirim sesuai kondisi lapangan kemudian diolah BPS, dan peringkat desil selanjutnya dikeluarkan Pusdatin untuk menjadi acuan Kemensos," kata Apip.
Pemda Tidak Punya Kewenangan Menetapkan Peringkat Desil
Apip menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan peringkat desil masyarakat. Peran pemda hanya memastikan data yang dikumpulkan menggambarkan kondisi faktual warga.
Dengan begitu, proses pemutakhiran di tingkat nasional memiliki informasi yang memadai dan akurat. Hal ini penting agar program perlindungan sosial tepat sasaran.
Variabel yang Menentukan Perubahan Desil
Sejumlah variabel digunakan dalam proses pemadanan data, antara lain:
- Data kependudukan
- Penggunaan daya listrik PLN
- Kepemilikan kendaraan
- Informasi perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
"Perubahan peringkat desil tidak semata-mata ditentukan berdasarkan pengakuan kondisi ekonomi seseorang, tetapi melalui pengolahan berbagai variabel dalam sistem pendataan nasional," jelas Apip.
Bagaimana Warga Mengajukan Sanggahan Jika Data Tidak Sesuai?
Apip mengajak masyarakat aktif memastikan data sosial ekonominya tetap mutakhir, terutama jika kondisi kehidupan keluarga mengalami perubahan yang belum tercermin dalam data. Keterlibatan warga, pemerintah desa atau kelurahan, pendamping sosial, hingga pemerintah pusat diperlukan untuk menghasilkan data yang semakin akurat.
Jika data atau status desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, warga dapat mengajukan sanggahan atau pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau operator SIKS-NG di desa atau kelurahan setempat.
