Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, segera memverifikasi data 1.066 aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi bermain judi daring. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi menegaskan data tersebut belum tentu seluruhnya merupakan pegawai Pemkab Bandung karena masih berdasarkan domisili masyarakat.
BANDUNG — Angka 1.066 itu naik drastis dibandingkan catatan pada 2020 yang hanya sekitar 600 orang. Teguh mengatakan pencocokan data akan dilakukan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setelah data berdasarkan nama dan alamat tersedia.
"Belum tentu sejumlah 1.066 ini semuanya ASN Kabupaten Bandung," kata Teguh di Kabupaten Bandung, Sabtu.
Data Berdasarkan Domisili, Bukan Tempat Kerja
Teguh menjelaskan data yang masuk ke Diskominfo masih merujuk pada alamat domisili warga di Kabupaten Bandung. Artinya, seseorang yang tercatat bisa saja bekerja sebagai ASN di luar pemerintahan daerah setempat.
"Nanti ketika ada hasil by name by address-nya, kita akan desk-kan dengan BKPSDM, apakah betul ASN ini bekerja di Kabupaten Bandung atau mereka ini berdomisili di Kabupaten Bandung tapi bekerja di luar Kabupaten Bandung," ujarnya.
Bupati Minta Tindak Lanjut Segera
Temuan peningkatan jumlah ASN yang terindikasi judi online ini telah menjadi perhatian Bupati Bandung. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Bandung itu meminta Diskominfo bersama BKPSDM segera menindaklanjuti untuk mengetahui status dan identitas pegawai yang masuk dalam data tersebut.
Langkah ini menjadi penting karena judi daring masuk dalam kategori pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi kepegawaian. Teguh menyebut penanganan akan mengacu pada ketentuan yang berlaku apabila hasil verifikasi membuktikan adanya ASN Pemkab Bandung yang terbukti bermain judi online.
"Nanti apakah masuk dalam kategori hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan undang-undang tersebut," katanya.
Apa Sanksi yang Mengancam ASN yang Terbukti Main Judol?
Proses verifikasi ini menjadi pintu masuk penegakan disiplin. Jika terbukti, ASN yang bersangkutan terancam hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.
Kategori hukuman bisa ringan, sedang, hingga berat tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Pemkab Bandung belum merinci jadwal pasti penyelesaian verifikasi data tersebut.
Yang jelas, kata Teguh, data by name by address menjadi kunci untuk memastikan siapa saja yang benar-benar berstatus ASN di lingkungan Pemkab Bandung dan siapa yang hanya berdomisili di wilayah tersebut namun bekerja di instansi lain.
