JAKARTA — Dudung menyebutkan, BGN akan melakukan penataan ulang menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikannya di Kompleks Istana, Rabu (10/6/2026), sebagai respons atas polemik pembiayaan yang melanda SPPG di sejumlah daerah.
"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG. Nanti akan ditata ulang. Bu Nanik sedang konsentrasi pada penataan organisasi dan sebagainya," kata Dudung.
Investor MBG di Sukabumi Minta Kejelasan
Salah satu pengusaha yang terdampak adalah Mujazin dari Sukabumi. Melalui konferensi pers Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI), Minggu (7/6/2026), ia mengaku telah mengeluarkan dana talangan untuk proyek dapur MBG perintis. Ia bahkan membeberkan bukti nota kesepahaman dengan nomor 02/MoU.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025.
Mujazin bersama tim kuasa hukumnya mempertanyakan nasib investasi yang sudah dikeluarkan. Mereka mendesak BGN memberikan kepastian hukum dan kelanjutan proyek yang sempat berjalan tersebut.
Dana Investor Belum Jelas Akan Dikembalikan
Ketika disinggung soal kemungkinan penggantian dana yang sudah dikeluarkan para investor, Dudung belum bisa memberikan jawaban pasti. "Belum tentu. Saya tidak mengatakan uangnya akan diganti. Karena ini akan ditata ulang, tentu ada langkah konkret dari BGN," ujarnya.
Pernyataan itu menambah kekhawatiran pengusaha yang sudah terlanjur membangun infrastruktur dapur dan rantai pasok MBG. Dudung hanya menegaskan bahwa Kepala BGN, Nanik, tengah fokus merombak struktur organisasi dan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.
Penataan Ulang BGN: Solusi atau Polemik Baru?
Langkah penataan ulang ini dinilai sebagai pengakuan diam-diam bahwa program MBG menghadapi masalah serius di tingkat operasional. Dengan puluhan SPPG yang berhenti beroperasi, distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah di sejumlah daerah, termasuk Sukabumi, dipastikan terganggu.
Belum ada pernyataan resmi dari BGN mengenai jadwal pasti pencairan dana atau mekanisme kompensasi bagi investor yang sudah terlanjur mengeluarkan biaya. Para pengusaha yang tergabung dalam beberapa asosiasi disebut tengah menyiapkan langkah hukum jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.
