GARUT — Rus (50), tokoh masyarakat yang mewakili warga Desa Sukalaksana, menyampaikan kekecewaannya di hadapan Komisi II DPRD Garut. Ia menuntut kejelasan atas status tanah milik warga yang sejak awal diarahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sukakarya.
"Saya bersama warga Desa tersebut datang ke DPRD tiada lain untuk meminta kepastian akan status tanah milik kami, mau bagaimana ini," ujar Rus dalam audiensi tersebut.
Kecewa Bupati dan Sekda Tak Hadir
Rus mengaku kecewa karena Bupati Garut Abdusyi Syakur Amin dan Sekretaris Daerah tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Sekda seharusnya hadir karena menjabat sebagai ketua panitia pelaksana program Sekolah Rakyat.
"Tarolah Sekda yang hadir pada audiensi ini, kenapa Sekda harus hadir? Karena Sekda sebagai ketua Panitia terkait Sekolah Rakyat ini. Saya merasa kecewa karena Sekda tidak hadir dan keputusan tidak jelas," tegasnya.
Lokasi Pembangunan Berubah Tiga Kali
Dalam audiensi itu terungkap bahwa lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah berubah beberapa kali. Awalnya tanah di Desa Sukakarya sudah mencapai proses transaksi perbankan hingga 99 persen. Namun tiba-tiba muncul opsi lokasi di Cisurupan, dan kemudian beredar kabar terbaru soal rencana pembangunan di Cikelet.
"Tiba-tiba muncullah di Cisurupan dan pada audiensi terakhir munculnya ada di Cikelet," pungkas Rus.
Dinsos Benarkan Perubahan Lokasi Baru Masuk Kajian Awal
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut dr. Hj. Melinda Siti Hana, M.KM. membenarkan bahwa lahan di Desa Sukakarya memang diperuntukkan untuk Sekolah Rakyat. Namun ia juga mengonfirmasi adanya isu pemindahan lokasi ke Cikelet.
"Sementara terakhir mendapat kabar akan dipergunakan Sekolah Rakyat itu memang betul. Sementara ditanyakan lagi kenapa kami mendengar bahwa akan membangun Sekolah Rakyat di Cikelet, betul tapi ini baru kajian awal," tuturnya.
Melinda menambahkan bahwa Bupati Garut bersama dinas terkait, Kementerian PU, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian saat ini sedang melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk mengentaskan kebodohan melalui pendidikan. Salah satu syarat utama pendiriannya adalah kepemilikan tanah bersertifikat yang jelas. Warga Desa Sukakarya kini menanti kepastian nasib lahan mereka di tengah ketidakjelasan arah pembangunan sekolah tersebut.
