BANDUNG — Anggaran Rp12,5 juta untuk program Indeks Kualitas Keluarga Jawa Barat tahun 2027 menuai kritik di DPRD. Siti Muntamah menyoroti nominal itu saat rapat pembahasan perencanaan anggaran, Rabu (18/11/2026), karena harus menopang pembinaan keluarga dalam skala provinsi.
Menurut dia, alokasi tahun sebelumnya sudah tergolong kecil. Dalam perencanaan 2027, jumlahnya justru menyusut lebih jauh.
Siti memakai hitungan sederhana untuk menggambarkan kecilnya anggaran. Jika dibagi ke seluruh keluarga di Jawa Barat, nilai yang tersedia nyaris tidak tersisa.
"Rp12,5 juta untuk anggaran 15 juta keluarga. Coba bayangkan, jadi per keluarga dapat serupiah. Cukup enggak kira-kira?" ujar Siti Muntamah, Rabu (18/11/2026).
Politikus PKS itu menilai penyusutan anggaran bertentangan dengan posisi keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menyebut nominal tersebut tidak layak untuk program berskala provinsi.
"Anggaran yang kemarin saja sudah kecil, tapi sekarang lebih kecil lagi dan tidak manusiawi. Masa Rp12,5 juta per tahun," tegasnya.
Siti menekankan penguatan keluarga tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Pemerintah provinsi perlu menjalankan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program sampai ke daerah.
Salah satu yang harus dicek adalah keberadaan sekolah ayah, sekolah ibu, dan sekolah parenting di kabupaten dan kota. Evaluasi itu untuk memetakan daerah yang sudah menjalankan program dan wilayah yang masih terkendala.
"Harus melakukan monev. Kota-kota mana yang sudah punya sekolah ayah, kota-kota mana yang punya sekolah ibu, sekolah parenting, kan dicek. Yang belum punya apa, kenapa kendalanya?" katanya.
Hasil evaluasi, lanjut Siti, bisa menjadi dasar pemerintah provinsi memperbaiki program. Daerah yang belum memiliki sekolah keluarga bisa mendapat perhatian lebih dulu.
Komisi V DPRD Jawa Barat meminta Pemprov menempatkan Indeks Kualitas Keluarga sebagai salah satu perhatian utama tahun depan. Permintaan itu muncul karena anggaran program dinilai tidak sejalan dengan skala persoalan yang dihadapi.
Peningkatan kualitas keluarga mencakup pembinaan orang tua, pengasuhan anak, dan ketahanan rumah tangga. Ketiga aspek itu menuntut dukungan anggaran yang memadai, bukan sekadar program yang tertulis dalam perencanaan.
Siti menegaskan upaya peningkatan kualitas keluarga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta lebih serius menempatkan Indeks Kualitas Keluarga sebagai salah satu perhatian dalam kebijakan pembangunan pada 2027.