JAWA BARAT — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan regulasi yang membolehkan pengajuan rumah subsidi dilakukan saat pembangunan fisik baru mencapai 20 persen. Aturan anyar ini menyasar calon pembeli rumah subsidi yang selama ini terkendala syarat bangunan harus rampung lebih dulu. Detail persyaratan dan jadwal penerapannya belum final karena masih dalam pembahasan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun regulasi baru yang mengubah mekanisme pengajuan rumah subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryanti, menyatakan aturan ini disiapkan sebagai bagian dari penyesuaian mekanisme program perumahan.
Perubahan intinya: proses pengajuan bisa dilakukan ketika pembangunan fisik rumah baru mencapai 20 persen. Selama ini, pengajuan umumnya menunggu bangunan lebih matang. Regulasi anyar ini diharapkan mempercepat Program 3 Juta Rumah dari sisi permintaan.
Ketentuan lama mewajibkan proses pengajuan rumah subsidi menunggu pembangunan fisik pada tahap tertentu. Dengan aturan baru, pengajuan bisa dimulai lebih awal, yakni saat konstruksi mencapai 20 persen.
"Kalau kita kan menyiapkan regulasinya. Karena dengan peraturan baru, proses PKP juga bisa di 20% terbangunan," kata Sri Haryanti di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap perlu mengacu pada regulasi yang berlaku. Proses selanjutnya berkaitan dengan mekanisme penyerapan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hingga kini, rincian persyaratan dan tahapan pelaksanaan aturan baru belum diumumkan. Kementerian PKP masih mematangkan mekanisme agar ketentuan bisa diterapkan tanpa benturan dengan aturan lain.
Sri Haryanti menyebut penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tahapan masih diperlukan. Artinya, masyarakat yang ingin mengajukan rumah subsidi belum bisa memastikan apakah mereka memenuhi syarat di bawah aturan baru ini.
Informasi resmi mengenai syarat, dokumen, dan jadwal penerapan akan diumumkan melalui kanal Kementerian PKP. Calon pembeli disarankan memantau pengumuman resmi dan tidak berpatokan pada informasi yang belum terverifikasi.
Kebijakan ini diharapkan mendukung Program 3 Juta Rumah dari sisi permintaan. Dukungan itu mencakup kebutuhan masyarakat untuk merenovasi rumah, membangun rumah, hingga membeli hunian.
"Jadi itu benar-benar secara nyata menambah Program 3 Juta Rumah, mengurangi backlog," ujarnya.
Pemerintah juga perlu memastikan penghitungan capaian program dilakukan secara cermat. Kontribusi dari sisi penyediaan rumah tidak bisa begitu saja ditambahkan ke dalam perhitungan tanpa memperhatikan potensi penghitungan ganda.
"Jadi kita memang tidak menghitung di situ. Karena bisa jadi nanti juga redundant dengan atau sama dengan yang dilaporkan di VTP atau DTP. Jadi kita hati-hati betul terkait data," jelas Sri Haryanti.
Aturan baru ini belum berlaku. Kementerian PKP masih menyiapkan regulasinya, sehingga mekanisme pengajuan saat ini belum berubah.
Calon pembeli rumah subsidi sebaiknya menunggu pengumuman resmi sebelum mengajukan. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui developer dan bank penyalur yang terdaftar, serta tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan.
Informasi lengkap mengenai pengajuan rumah subsidi dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian PKP. Waspadai pihak yang menjanjikan kelulusan pengajuan dengan imbalan uang.