BANDUNG — Sekretaris DPRD Jawa Barat, H. Dodi Sukmayana, menjelaskan bahwa pembuatan platform penampung aspirasi ini didorong komitmen membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa sekat birokrasi yang kaku. Lewat GARA, warga bisa mengirim usulan sekaligus memantau prosesnya sampai diteruskan ke OPD terkait lengkap dengan rekomendasi dewan.
"Aplikasi Gara memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan secara langsung sekaligus memantau prosesnya hingga diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lengkap dengan rekomendasi dewan, sehingga prosesnya transparan dan terukur," ungkap Dodi dalam acara Ngariung Jeung Sekwan (Ngobrol dengan Sekwan) di Rooftop DPRD Jabar, Senin (28/9/2026).
Selain GARA, Sekretariat DPRD Jabar menyiapkan aplikasi HUDANG (Hadir Untuk Dialog Aspirasi Ngabdi ka Warga) sebagai solusi demokrasi tanpa jarak di Jawa Barat. Warga yang tinggal di perkotaan maupun pelosok desa dapat menyampaikan aspirasi dengan mudah lewat aplikasi ini.
Setiap aspirasi yang masuk ke HUDANG akan diverifikasi dan diproses secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Masyarakat bahkan dapat berdialog langsung dengan anggota Dewan melalui fitur E-Audensi.
Selain dua platform aspirasi, Sekretariat DPRD Jabar juga menyiapkan Portal ALAM (Aplikasi Layanan Elektronik Media) guna memperkuat transparansi informasi publik bersama insan pers. Ketiga platform ini menjadi satu paket layanan digital yang diperkenalkan dalam acara yang sama.
Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rochanady mengapresiasi peluncuran platform digital tersebut, namun mengingatkan agar masyarakat tidak over optimistis menilai seluruh aspirasi yang diusulkan akan dipenuhi. Menurutnya, Jabar memiliki fiscal gap antara banyaknya usulan yang masuk dengan kemampuan fiskal yang dimiliki.
"Jabar memiliki fiscal gap antara banyaknya usulan dan proposal yang masuk dengan kemampuan fiskal yang dimiliki," tegas Daddy.
Daddy menjelaskan, berdasarkan pengalamannya di Badan Anggaran DPRD Jabar, setiap tahun rata-rata ada 44.000 proposal yang masuk ke DPRD Jabar, dan hanya 12.000 yang bisa diakomodir.
"Jadi 32.000 proposal yang terakomodir itu kira-kira fiscal gapnya antara keinginan dengan kemampuan fiskal Jabar," ungkap Daddy.
Daddy menekankan pentingnya kanalisasi serta edukasi bagi masyarakat agar usulan yang masuk selaras dengan skala prioritas pembangunan Pemprov Jabar, seperti infrastruktur, irigasi, dan pengelolaan sampah.
"Masyarakat tentu boleh mengusulkan apa saja, tetapi harus ada kanalisasi dan edukasi. Jangan sampai pintu aspirasi yang dibuka lebar ini justru memberi harapan palsu bagi warga," pungkas Daddy.
Peluncuran GARA dan HUDANG menandai langkah DPRD Jabar memperluas kanal aspirasi warga lewat jalur digital. Namun, kapasitas fiskal daerah tetap menjadi batas nyata antara banyaknya usulan yang masuk dan yang bisa direalisasikan setiap tahun.