JAWA BARAT — Washington secara resmi menggeser tujuan perangnya di Timur Tengah. Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan kepada Fox News, Jumat (14/8/2026), bahwa prioritas nomor satu pemerintahan Trump saat ini adalah memastikan harga minyak dan gas tetap terjangkau bagi masyarakat Amerika.
"Dan kemudian, tentu saja, tujuan nomor dua adalah memastikan Iran tidak pernah mendapatkan senjata nuklir," ujar Vance seperti dikutip Anadolu.
Pernyataan ini mematahkan narasi awal konflik. Sebelumnya, pencegahan proliferasi nuklir Iran secara konsisten disebut sebagai justifikasi utama serangan gabungan AS-Israel pada akhir Februari.
Perubahan prioritas ini tidak lepas dari blokade Selat Hormuz oleh Iran. Hampir seluruh jalur minyak dunia tersebut ditutup Teheran sebagai respons atas invasi, memberikan pengaruh besar bagi Iran dalam menghadapi pemerintahan Trump.
Harga bahan bakar yang melonjak akibat terganggunya arus minyak menjadi tekanan politik domestik yang serius bagi Gedung Putih. Vance mengakui harga minyak memang sudah turun dari level tertinggi awal konflik, namun tetap menjadi isu paling sensitif bagi konsumen Amerika.
Trump sebelumnya sempat menyatakan akan menahan serangan lanjutan jika Iran setuju membuka kembali Selat Hormuz. Namun kini, pemerintahan AS justru disebut lebih memilih mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Teheran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa Iran akan menghadapi isolasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah-langkah ekonomi baru dijadwalkan diumumkan pada pekan berikutnya.
Sikap AS ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi Iran yang disebut Trump sedang dalam tekanan. Ia menyoroti inflasi tinggi dan keterbatasan keuangan yang dihadapi Teheran dalam negosiasi yang berjalan secara terbatas.
Iran tidak tinggal diam. Untuk membuka kembali Selat Hormuz, Teheran memasang enam syarat: penghentian perang di semua front, pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran, penghapusan sanksi, pelepasan aset Iran yang dibekukan, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang.
Persyaratan ini nyaris identik dengan nota kesepahaman yang sempat tercapai pada Juni lalu. Kesepakatan tersebut runtuh ketika pertempuran kembali pecah, termasuk rencana pembentukan dana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dollar AS (sekitar Rp 5.337 triliun).
Di sisi lain, ada faktor teknis yang melemahkan posisi tawar Washington. Kemampuan militer AS untuk melancarkan serangan berskala besar terhadap Iran disebut terbatas setelah berbulan-bulan perang menguras persediaan rudal dan persenjataan berteknologi tinggi yang mahal.
Dengan stok amunisi yang menipis dan tekanan ekonomi domestik yang nyata, pemerintahan Trump tampak berada di persimpangan: memilih perang berkepanjangan atau mengamankan harga BBM di dalam negeri. Pernyataan Vance pekan ini menjadi sinyal paling jelas bahwa pilihan itu perlahan jatuh pada yang kedua.