MAJALENGKA — Sebanyak 4.500 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Majalengka rampung direhabilitasi sepanjang tahun ini. Capaian itu disebut-sebut memangkas hampir setengah total backlog rumah tidak layak huni yang selama ini membebani daerah berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa tersebut.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyebut angka tersebut sebagai lompatan signifikan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. "Ini menjadi sejarah baru bagi Majalengka. Jumlah rumah yang berhasil dibangun tahun ini sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya, Jumat (31/8).
Eman menambahkan, keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha. "Alhamdulillah, ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat," klaimnya.
Pemkab Majalengka mengalokasikan dana sekitar Rp34,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program ini. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan desa yang menyasar 343 desa di seluruh kabupaten.
Setiap desa memperoleh alokasi pembangunan lima unit rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit. Dari skema tersebut, total 1.715 unit rumah layak huni berhasil dibangun melalui pendanaan APBD murni.
Porsi terbesar justru datang dari pemerintah pusat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan bantuan untuk 2.150 unit rumah, menjadikannya penyokong utama program tahun ini.
Peran sektor swasta juga cukup signifikan. Pengusaha Boy Thohir turut berkontribusi membangun 250 unit rumah. Sementara itu, Bank BJB melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Baznas, serta sejumlah mitra lainnya juga memberikan dukungan pendanaan.
Dengan total 4.500 unit yang tuntas, program ini tidak hanya menyediakan hunian layak bagi ribuan warga berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Majalengka. Pemerintah daerah memastikan program serupa akan kembali dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya untuk menuntaskan sisa backlog yang ada.