BOGOR — Suasana di halaman SDN Kertajaya 04, Kecamatan Rumpin, mendadak ramai, Senin pagi. Puluhan wali murid yang mayoritas ibu rumah tangga menggelar aksi damai. Mereka membawa spanduk dan menyuarakan klarifikasi atas isu yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp lingkungan sekitar.
Ketua paguyuban wali murid, Siti Nurhayati, menjelaskan bahwa besaran iuran untuk acara perpisahan kelas VI telah melalui rapat bersama komite sekolah dan perwakilan orang tua. “Tidak ada paksaan. Semua angka sudah disepakati bersama. Ini murni swadaya untuk anak-anak,” ujarnya di lokasi.
Menurut Siti, isu pungli yang beredar tidak berdasar. Ia menyayangkan informasi sepihak itu membuat nama baik sekolah dan para orang tua tercoreng. Aksi ini sengaja dilakukan agar publik mendapat gambaran utuh, bukan sekadar rumor dari pesan berantai.
Para wali murid menunjukkan bukti berita acara rapat yang ditandatangani puluhan orang tua. Dalam dokumen itu, rincian biaya perpisahan meliputi sewa gedung, konsumsi, dokumentasi, dan kenang-kenangan untuk guru. Total iuran per anak disebutkan dalam kisaran yang wajar untuk wilayah Rumpin.
“Kami justru heran, kenapa tiba-tiba ada yang bilang pungli. Padahal semua transparan dan tercatat,” tambah wali murid lain, Dewi Sartika. Ia menegaskan, jika ada wali murid yang keberatan, mereka selalu diberi opsi untuk tidak ikut serta tanpa sanksi.
Pihak sekolah melalui Kepala SDN Kertajaya 04, Ahmad Fauzi, membenarkan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pertemuan. “Kami tidak mengelola dana. Semua dipegang paguyuban. Sekolah hanya mendampingi agar acara berjalan baik,” jelasnya.
Ahmad menambahkan, isu pungli ini sempat membuat suasana belajar mengajar tidak nyaman. Ia berharap klarifikasi dari para wali murid bisa menghentikan spekulasi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sekolah.
Di Kabupaten Bogor, isu pungutan liar di lingkungan pendidikan kerap menjadi sensitif. Beberapa kasus sebelumnya membuat masyarakat langsung curiga begitu mendengar kata “iuran perpisahan”. Padahal, tidak semua iuran bersifat memaksa. Perbedaan antara pungli dan swadaya seringkali terletak pada ada-tidaknya musyawarah dan transparansi.
Kasus di Rumpin ini menjadi pengingat bahwa komunikasi antara sekolah, komite, dan wali murid harus terus diperkuat. Satu unggahan di media sosial bisa mengguncang kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.
Usai aksi damai, paguyuban wali murid berencana membuat pernyataan resmi yang ditandatangani puluhan orang tua. Surat itu akan disebarkan ke grup RW dan desa untuk meluruskan informasi. Mereka juga siap melaporkan akun penyebar isu ke pihak berwajib jika tuduhan pungli terus diulang tanpa bukti.
Acara perpisahan sendiri tetap berjalan sesuai jadwal. Para wali murid berharap kejadian ini tidak mengganggu persiapan anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang SMP.