CIKARANG PUSAT — Apel perdana Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja diikuti seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bekasi. Agenda tersebut menjadi penanda dimulainya kepemimpinan Asep untuk sisa masa jabatan 2025–2030 setelah dirinya dilantik.
Dalam arahannya, Asep menempatkan perbaikan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Seluruh OPD diminta bekerja tanpa terjebak rutinitas administratif yang tidak berdampak ke warga.
Asep memastikan evaluasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Menurut Asep, evaluasi bukan sarana mencari kesalahan, apalagi didasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap pejabat menjalankan tugas sesuai kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawabnya.
"Saya tidak ingin birokrasi kita berjalan lambat, terjebak dalam rutinitas, atau hanya sibuk dengan laporan administratif tanpa hasil nyata bagi masyarakat," kata Asep Surya Atmaja, Senin.
Pejabat yang menunjukkan prestasi dan komitmen terhadap masyarakat akan mendapat apresiasi. Sebaliknya, kinerja yang tidak memenuhi harapan ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Setiap kepala OPD diminta memahami persoalan di wilayah kerjanya masing-masing. Asep menuntut mereka berani mengambil keputusan, menghadirkan inovasi, serta menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.
"Saya ingin setiap kepala perangkat daerah memahami persoalan di wilayah kerjanya, mampu mengambil keputusan, menghadirkan inovasi, dan menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat," ujarnya.
Asep juga mengingatkan bahwa jabatan bukan hak istimewa yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pejabat pemerintah harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
"Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Kewenangan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi," imbuhnya.
Pola kerja birokrasi diminta berubah dengan lebih mendekat ke masyarakat. Asep menginstruksikan aparatur tidak sekadar menunggu laporan di meja, tetapi turun langsung melihat kondisi warga, mendengar keluhan, dan mencari solusi.
Pendekatan itu disebut Asep sebagai belanja masalah, yakni memahami persoalan nyata di tengah masyarakat sebelum pemerintah mengambil kebijakan. Persoalan infrastruktur, banjir, jalan rusak, pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, hingga pelayanan administrasi harus menjadi perhatian bersama.
Setiap pengaduan warga dituntut ditindaklanjuti cepat, termasuk persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas dinas. Asep tidak ingin masyarakat terus mengeluhkan persoalan yang sama tanpa perubahan berarti.
"Jika persoalan melibatkan beberapa dinas, koordinasikan dan selesaikan bersama. Masyarakat tidak membutuhkan banyak alasan, masyarakat membutuhkan bukti kerja dan hasil nyata," katanya.
Kepala OPD diminta memahami potensi dan kebutuhan Kabupaten Bekasi. Sektor industri, perdagangan, pertanian, serta sumber daya manusia dinilai memiliki potensi besar yang harus dikelola melalui perencanaan matang dan birokrasi berintegritas.
Asep mengingatkan agar pembangunan tidak sekadar terlihat dalam angka dan laporan, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran menjadi salah satu titik tekan arahannya.
"Setiap rupiah dalam APBD harus dipertanggungjawabkan dan diupayakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik," tegasnya.
Seluruh jajaran juga diminta meninggalkan pola kerja lambat, ego sektoral, kebiasaan saling menyalahkan, serta perilaku yang menghambat kemajuan organisasi. Asep membuka ruang kritik, saran, dan gagasan konstruktif dari ASN, dengan catatan disampaikan objektif berdasarkan data dan fakta disertai solusi yang dapat dilaksanakan.
"Kita tidak boleh antikritik, karena kritik yang membangun merupakan bagian penting dalam perbaikan pemerintahan," ujarnya.
Asep menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan kerja sama seluruh jajaran Pemkab Bekasi setelah dilantik sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Ia mengajak ASN menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, integritas sebagai prinsip, profesionalisme sebagai standar, serta kepuasan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pelayanan.
Di penghujung arahan, Asep mengakui pidato yang disampaikannya disusun sendiri pada malam sebelumnya. Ia juga meminta maaf karena penyampaiannya tidak sepenuhnya mengikuti tata cara protokoler.