PANGANDARAN — Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria, menyatakan pihaknya tidak dapat menerima rencana perayaan tersebut selama persoalan kekeringan belum ditangani optimal. Ia menilai pemerintah daerah semestinya lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar warga, khususnya ketersediaan air bersih, ketimbang menggelar kegiatan seremonial.
Menurut Agus, perayaan selama 14 hari berisiko menimbulkan kesan bahwa kegiatan seremonial lebih diutamakan daripada kebutuhan mendesak masyarakat. Aliansi menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak semestinya diukur dari kemeriahan hari jadi daerah.
9 Kecamatan Terdampak, Warga Kesulitan Air untuk Memasak hingga Mandi
Data yang dicantumkan dalam pernyataan aliansi mencatat 27.946 jiwa atau 9.494 kepala keluarga terdampak kekeringan. Wilayah itu meliputi Kecamatan Kalipucang, Padaherang, Mangunjaya, Sidamulih, Pangandaran, Parigi, Cijulang, Cigugur, dan Cimerak.
Ketika sumber air mulai mengering, warga di sejumlah wilayah harus berupaya lebih keras memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari memasak, membersihkan diri, hingga menyediakan air bagi anggota keluarga.
Agus menilai kondisi tersebut semestinya mendorong pemerintah daerah memprioritaskan distribusi air bersih dan memperkuat penanganan dampak kekeringan. "Bagaimana bisa seorang pemimpin tidur nyenyak di pendopo, tatkala anak-anak di pelosok desa kehausan dan para ibu menjerit karena dapur mereka mati tanpa air? Pesta 14 hari di atas penderitaan rakyat ini adalah sebuah kekejaman moral!" tegasnya.
Surat Edaran Infak Rp14.000 hingga Rp1.400.000 Disorot
Kritik juga mencakup penerbitan Surat Edaran Sekretaris Daerah soal penggalangan infak dengan nominal yang dikaitkan dengan angka 14. Nilainya berkisar Rp14.000 hingga Rp1.400.000 dan ditujukan kepada aparatur sipil negara serta perangkat daerah.
Agus menilai penggunaan jalur birokrasi dan surat kedinasan dalam pengumpulan dana berpotensi menimbulkan pemaksaan terselubung. Aliansi mempersoalkan skema nominal yang dinilai membebani ASN di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan.
Mantan Bupati Jeje Wiradinata hingga Ketua DPRD Ikut Bersuara
Polemik ini turut menjadi perhatian setelah mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyampaikan sikapnya di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran. Dalam narasi yang disampaikan aliansi, Jeje disebut tak kuasa menahan air mata ketika menyuarakan keprihatinannya.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, disebut mendesak agar Surat Edaran terkait infak dicabut dan kegiatan perayaan yang dinilai berlebihan dibatalkan. Sikap itu sejalan dengan tuntutan Aliansi Rakyat Pangandaran Menggugat (ARPAM).
Melalui spanduk yang dibentangkan, ARPAM menyampaikan pesan, "Fokus Penanganan Kekeringan, Hapus Pemborosan Anggaran, Pangandaran Milik Rakyat Bukan Penguasa!"
Anggaran Perayaan hingga Dampak Pembatalan Belum Dijelaskan
Bagi kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik, persoalan ini bukan semata perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan hari jadi daerah. Mereka mempersoalkan kepekaan pemerintah dalam menentukan prioritas ketika sebagian warga masih kesulitan memperoleh air bersih.
Besaran anggaran perayaan, sumber pembiayaan, serta dampak pembatalan kegiatan terhadap keuangan daerah perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah. Tujuannya agar masyarakat memperoleh gambaran utuh atas polemik yang berkembang.
