BANDUNG — Kepala BKD Jabar Dedi Supandi menyatakan jumlah PPPK paruh waktu yang diperpanjang kontraknya tahun ini tercatat 22.984 orang. Angka itu lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang menembus 23.000 pegawai.
Perpanjangan masa kerja diberikan setelah BKD Jabar menelusuri sejumlah faktor yang membuat jumlah pegawai berkurang. Dedi menyebut penyusutan berlangsung dalam kurun satu tahun terakhir.
Dedi merinci tiga faktor utama yang membuat jumlah PPPK paruh waktu menyusut. Pegawai yang memasuki masa pensiun menjadi penyebab pertama, disusul mereka yang menerima sanksi disiplin.
Faktor ketiga adalah pengunduran diri. Sebagian pegawai melepas status kepegawaiannya karena alasan keluarga, seperti mengikuti pasangan yang berdomisili di luar daerah.
"Dalam kurun waktu satu tahun mereka pensiun, terkena hukuman disiplin, dan mengundurkan diri dari PPPK paruh waktu," kata Dedi, Rabu (18/11/2026).
BKD Jabar memilih menyerahkan dokumen perpanjangan masa kerja langsung ke daerah, bukan menumpuknya di kantor provinsi. Penyerahan di Cirebon dan Sumedang sudah tuntas.
Saat ini distribusi berlanjut ke pegawai di kawasan Bandung dan Cimahi. Setelah itu, BKD akan merambah daerah lain secara bertahap.
"Sekarang SK perpanjangannya sudah kami berikan per wilayah, Cirebon sudah, Sumedang sudah, sekarang wilayah Bandung-Cimahi, nanti terus bertahap," ucap Dedi.
Mekanisme penyerahan langsung ini menjalankan arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKD ingin memastikan dokumen sampai ke tangan pegawai yang berhak.
Cara jemput bola juga menutup ruang bagi oknum yang memanfaatkan momen perpanjangan kontrak untuk memungut biaya. Dedi menegaskan tidak ada pungutan dalam proses tersebut.
"Upaya mencegah agar tidak ada orang-orang atau oknum yang mengatakan bahwa itu berbayar dan sebagainya," pungkasnya.
Bagi ribuan PPPK paruh waktu di luar Cirebon, Sumedang, Bandung, dan Cimahi, jadwal penyerahan SK menyusul sesuai urutan wilayah yang ditetapkan BKD Jabar.