Anggaran Kesehatan Reproduksi Jabar Cuma 0,06 Persen, 1 dari 80 Puskesmas di Bandung Aksesibel untuk Disabilitas

Penulis: Okta Nugraha  •  Senin, 16 November 2026 | 09:46:01 WIB
Forum Koalisi PRIMA membahas anggaran kesehatan reproduksi dan sanitasi aman di Bandung, Rabu (11/11/2026).

BANDUNG — Forum bertema "Anggaran yang Adil untuk Puskesmas dan Layanan Kesehatan Reproduksi yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dan Sanitasi Aman di Wilayah Pesisir Jawa Barat" itu digelar Koalisi Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (Koalisi PRIMA) di Holiday Inn Bandung Pasteur, Rabu (11/11/2026). Forum mempertemukan pemerintah provinsi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil untuk membedah kredibilitas anggaran kesehatan reproduksi (kespro) serta air bersih dan sanitasi.

Peneliti Perkumpulan INISIATIF Zainab Salma Zahirah memaparkan tren belanja kespro yang menurun tajam. Dari Rp56,2 miliar pada 2021, alokasi itu anjlok menjadi Rp16,7 miliar pada 2025.

Kematian Bayi 5.758 Kasus, Anggaran Justru Menyusut

Profil Kesehatan Jabar 2025 mencatat 5.758 kematian bayi dan 749 kematian ibu. Angka perkawinan anak mencapai 8,56 persen, tertinggi ketiga secara nasional.

Zainab menyebut penyusutan anggaran berbanding terbalik dengan beban masalah kesehatan yang harus ditangani. "Selama 2021–2025, rata-rata belanja kespro hanya Rp26,6 miliar per tahun," ujarnya saat memaparkan kajian.

Hanya 9,4 Persen Perempuan Disabilitas Bisa Akses Layanan Kespro

Data BPS 2018 menunjukkan kesenjangan tajam antar kelompok. Hanya 9,4 persen perempuan penyandang disabilitas yang mampu mengakses layanan kespro, sementara pada perempuan non-disabilitas angkanya 86,7 persen.

Selisih itu menegaskan bahwa anggaran kespro yang ada belum menjangkau kelompok paling rentan. Penyandang disabilitas disebut sebagai kelompok yang paling tertinggal dalam layanan dasar.

1 Puskesmas Aksesibel, 54 Tak Aksesibel Sama Sekali

R. Yedy Tjendradewi dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jabar memaparkan hasil penilaian mandiri di 80 puskesmas se-Kota Bandung. Hanya satu puskesmas dinilai aksesibel.

Sebanyak 25 puskesmas masuk kategori kurang aksesibel, sedangkan 54 lainnya sama sekali tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Temuan HWDI Jabar memperlihatkan persoalan bukan hanya di besaran anggaran, tetapi juga di rancang bangun fasilitas.

Sanitasi Aman Dapat Porsi 0,61 Persen dari APBD

Peneliti INISIATIF Siti Hazar mengungkap alokasi belanja air bersih, sanitasi, dan persampahan (WASH) 2021–2025 rata-rata Rp217,1 miliar per tahun. Angka itu setara 0,61 persen dari rata-rata APBD Rp35,67 triliun.

Proporsi tertinggi terjadi pada 2025 sebesar 0,85 persen, terendah pada 2022 sebesar 0,38 persen. Kebutuhan sanitasi aman di wilayah pesisir Jabar, menurut paparan itu, belum tercermin dalam bobot anggaran.

Praktik Baik dari Karawang dan Komitmen Lanjutan

Forum juga memaparkan praktik baik HWDI Jabar dan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Karawang dalam mendorong layanan yang inklusif. Kedua kelompok mendorong pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan anggaran yang lebih berpihak pada perempuan disabilitas dan warga pesisir.

Hasil forum dirumuskan menjadi komitmen bersama untuk memperbaiki kebijakan dan anggaran. Pemprov Jabar belum menyampaikan tanggapan resmi soal temuan penyusutan belanja kespro tersebut.

Reporter: Okta Nugraha
Sumber: jabarekspres.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top