JAWA BARAT — Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak bisa memerintahkan penghapusan konten media sosial secara sepihak karena kewenangannya dibatasi undang-undang. Hanya perjudian online dan pornografi yang bisa langsung diputus aksesnya, sementara konten lain wajib lewat verifikasi instansi berwenang. Penjelasan ini muncul setelah lembaga pemantau mencatat 127 konten dimoderasi hingga 8 November 2026.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, memaparkan prosedur moderasi konten dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan dasar hukum kewenangan kementeriannya merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal itu memberi pemerintah kewenangan memerintahkan pencegahan penyebarluasan maupun pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Namun kewenangan tersebut tidak berlaku tanpa prosedur.
Komdigi memetakan konten yang dapat langsung diputus aksesnya ke dalam dua kategori: perjudian online dan pornografi. Keduanya sudah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk pedoman komunitas masing-masing layanan.
Di luar dua kategori itu, Komdigi harus mengantongi rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang sesuai bidangnya. Konten perdagangan ilegal misalnya perlu diverifikasi Kementerian Perdagangan.
Informasi makanan dan obat tanpa izin edar harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konten disinformasi sektor kesehatan seperti isu imunisasi pun membutuhkan verifikasi instansi berwenang di bidang kesehatan.
Mediodecci menegaskan kewenangan Komdigi bukan untuk melakukan penyidikan atau penegakan hukum pidana terhadap pengguna media sosial. Fokus kementerian adalah tata kelola platform digital, termasuk memastikan penyelenggara sistem elektronik menjalankan kewajiban moderasi konten.
"Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ke ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna," ungkapnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa Komdigi bertindak sebagai lembaga sensor. Menurut Mediodecci, pemerintah mendorong moderasi yang dilakukan platform dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan literasi digital masyarakat.
"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," pungkasnya.
Untuk konten yang dikategorikan disinformasi, pemerintah memiliki pedoman melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026. Kedua aturan itu menjadi acuan klasifikasi dan verifikasi konten disinformasi serta ujaran kebencian.
Pedoman tersebut memuat sejumlah kriteria informasi yang tidak sesuai fakta. Mulai dari yang bertentangan dengan keterangan sumber sah dan kredibel, tidak memiliki referensi tepercaya, hingga informasi yang sebenarnya benar tetapi disajikan dengan konteks menyesatkan.
Mediodecci menyebut pedoman itu diperlukan agar tim Komdigi punya acuan jelas saat memverifikasi konten. Tujuannya meminimalkan kesalahan dalam menentukan sebuah konten sebagai disinformasi.
"Disinformasi adalah sesuatu yang sifatnya spektrum. Kemudian ketika kita bicara dari aspek hukum, spektrum itu tidak dikenal. Aspek hukum itu putih atau hitam, benar atau salah, iya atau tidak," jelasnya.
Sebelumnya, lembaga pemantau media Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan 127 konten mengalami moderasi atau takedown hingga 8 November 2026. Sebanyak 94 konten atau sekitar 74% disebut dimoderasi atas permintaan Komdigi.
Temuan kedua lembaga mencakup berbagai topik, mulai dari kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat dan pemerintahan, demonstrasi, hingga karhutla. Konten kritik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah masing-masing tercatat 32 konten, demonstrasi 16 konten, dan karhutla 13 konten.
Data itu menjadi konteks mengapa Komdigi kini merinci batas kewenangannya. Bagi pengguna media sosial dan pelaku bisnis digital, prosedur verifikasi berlapis ini menentukan seberapa cepat sebuah konten bisa diputus aksesnya di platform.
Klaim "Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi" menjadi patokan yang bisa diuji publik terhadap setiap permintaan takedown berikutnya.