BANDUNG — Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Dedi Supandi menyatakan surat edaran larangan vape bagi ASN sudah dalam tahap penggodokan. Sosialisasi rencana kebijakan itu juga telah dilakukan lewat sejumlah media publikasi milik Pemprov Jabar.
Dedi menegaskan, larangan tersebut nantinya berlaku bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintahan daerah. Cakupannya meliputi PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi, seperti dikutip dari detikJabar.
Rencana larangan vape di lingkungan Pemprov Jabar muncul tak lama setelah Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape pada 6 November 2026. Fatwa itu menyebut vape haram digunakan, diproduksi, maupun diperdagangkan.
MUI menilai rokok elektrik membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi disalahgunakan untuk peredaran narkotika. Tiga alasan itu yang mendasari penetapan hukum haram atas REL.
Kebijakan ini menyasar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jabar tanpa terkecuali. Artinya, aturan tak hanya berlaku di kantor dinas provinsi, tetapi juga berpotensi merembet ke instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti arahan serupa.
Pemprov Jabar belum memerinci sanksi bagi ASN yang melanggar. Begitu pula tenggat penerbitan surat edaran belum disebutkan secara pasti.
Proses penyusunan surat edaran kini berada di meja Biro Hukum Pemprov Jabar. BKD Jabar menyebut draf aturan sudah disiapkan dan tinggal menunggu pengesahan sebelum diedarkan ke seluruh perangkat daerah.
Langkah Pemprov Jabar ini menjadikan vape sebagai objek pengaturan baru di lingkungan birokrasi, setelah sebelumnya larangan serupa lebih umum diberlakukan untuk rokok konvensional di area kantor pemerintah.