JAWA BARAT — Pemerintah Kabupaten Sumenep meluncurkan aplikasi ASN SEHATI untuk memantau kondisi kesehatan aparatur sipil negara secara berkala, mencakup 10 indikator mulai dari langkah harian hingga saturasi oksigen. Aplikasi yang dikembangkan BKPSDM Sumenep ini diluncurkan di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (9/11/2026), dan terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian daerah. Langkah ini menempatkan data kesehatan ASN sebagai dasar evaluasi produktivitas dan pencegahan masalah kesehatan aparatur.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyatakan pengembangan aplikasi berangkat dari kebutuhan data kesehatan ASN yang selama ini tersebar dan sulit dipantau. Menurutnya, ketersediaan data itu menjadi dasar untuk mengetahui kondisi aparatur sekaligus menyusun langkah penanganan yang lebih terarah.
Kondisi kesehatan ASN dinilai berkaitan langsung dengan produktivitas kerja, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, aparatur tidak hanya dituntut profesional menjalankan tugas, tetapi juga memperhatikan kesehatan diri.
Aplikasi ini dirancang sebagai platform kesehatan preventif bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Sumenep. Pengguna dapat mencatat sekaligus memantau indikator kesehatan pribadi secara mandiri.
Indikator yang tersedia meliputi jumlah langkah harian, kalori terbakar, tekanan darah, berat dan tinggi badan, detak jantung, durasi tidur, saturasi oksigen, hingga asupan cairan harian. Pencatatan bisa dilakukan manual atau lewat sinkronisasi dengan perangkat dan aplikasi kesehatan yang kompatibel.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Benny Irawan menjelaskan, ASN SEHATI terintegrasi dengan ekosistem sistem informasi milik Pemkab Sumenep, yakni SIC, SIMANTRA, dan SIMPEG. Integrasi ini memungkinkan pemanfaatan sistem autentikasi serta data kepegawaian yang sudah berjalan.
Selain aplikasi mobile, tersedia fitur Web Admin yang dipakai BKPSDM dan pimpinan untuk melihat ringkasan kondisi kesehatan ASN per organisasi perangkat daerah (OPD). Fitur ini juga memantau pencapaian target aktivitas fisik dan menyusun laporan kesehatan berkala.
Pengelolaan informasi dalam ASN SEHATI dirancang dengan pembatasan hak akses. Tujuannya memastikan data kesehatan pribadi ASN tidak dibuka sembarang pihak di luar kebutuhan evaluasi kepegawaian.
Fauzi menegaskan pengelolaan data kesehatan aparatur harus dilakukan tertib dan bertanggung jawab, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan serta perlindungan data pribadi ASN. Ia meminta seluruh ASN Pemkab Sumenep mengisi data kesehatan secara benar dan memperbaruinya sesuai ketentuan.
Data yang terkelola baik, menurut Fauzi, memberi gambaran kondisi aparatur untuk kebutuhan evaluasi dan tindak lanjut, termasuk dalam pengembangan karier ASN. Pernyataan itu disampaikannya saat peluncuran aplikasi di Pendopo Agung Keraton Sumenep.
Inisiatif Sumenep menambah daftar pemda yang membangun aplikasi internal berbasis data kepegawaian, bukan sekadar portal layanan publik. Pendekatan ini memungkinkan BKPSDM membaca pola kesehatan kolektif per OPD tanpa menunggu laporan manual.
Bagi ASN, aplikasi seperti ini menuntut kedisiplinan pencatatan rutin agar data tetap relevan. Tanpa pemutakhiran berkala, ringkasan kondisi kesehatan yang dibaca pimpinan berisiko tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Pemkab Sumenep belum mengungkap jadwal perluasan fitur maupun target jumlah pengguna aktif ASN SEHATI. Tahap berikutnya bergantung pada hasil pemantauan awal setelah peluncuran.