TASIKMALAYA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut alokasi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp167 miliar. Untuk Kota Tasikmalaya, anggaran yang dikeluarkan Rp106 miliar. Angka itu mencakup pekerjaan pelebaran, rekonstruksi, hingga pemeliharaan sejumlah ruas jalan strategis.
Pelebaran jalan menjadi pos terbesar dalam alokasi 2026. Pemerintah provinsi menempatkan Jalan SP 3 Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong sebagai pekerjaan dengan anggaran paling besar, yakni Rp52 miliar.
Selain SP 3 Pamoyanan, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp11 miliar untuk pelebaran Jalan Raya Singaparna. Rekonstruksi Jalan Karangnunggal–Cipatujah mendapat Rp14 miliar.
Pada 2025, rekonstruksi jalan batas Kota Tasikmalaya–Kabupaten Tasikmalaya (Sukaraja)–Karangnunggal dikerjakan dengan anggaran Rp34 miliar. Pekerjaan itu menyasar ruas yang menjadi penghubung utama warga dua wilayah.
Di sektor jembatan, penggantian Jembatan Citoe pada ruas Jalan Karangnunggal–Cipatujah menelan Rp16 miliar. Pemprov Jabar juga mengalokasikan Rp13 miliar untuk penanganan akses jalan pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kersagalih, Kecamatan Jatiwaras, dengan Desa Singajaya, Kecamatan Cibalong.
Dua proyek itu bersinggungan langsung dengan mobilitas warga di kawasan selatan Tasikmalaya. Akses penghubung antardesa selama ini bergantung pada ruas jalan yang kondisinya menurun saat musim hujan.
Di Kota Tasikmalaya, pemeliharaan berkala Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja–Jalan Jaksa Agung R. Suprapto pada 2026 menghabiskan Rp12 miliar. Pada 2025, pemeliharaan jalan batas Kota Tasikmalaya–Kabupaten Tasikmalaya (Cikunir)–Tasikmalaya dialokasikan Rp36 miliar.
Dua ruas lain yang ditangani adalah Jalan Cisumur Garuda (Letjen Mashudi) dengan anggaran Rp20 miliar dan rekonstruksi Jalan Brigjen Wasitakusumah senilai Rp17 miliar. Keduanya berada di dalam kota dan dilalui kendaraan harian warga.
Besaran anggaran itu menunjukkan perhatian pemerintah provinsi terhadap konektivitas wilayah Priangan Timur. Perbaikan jalan dan jembatan diharapkan memperlancar distribusi barang, aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat.
Namun, besarnya anggaran pembangunan mesti sejalan dengan kualitas hasil pekerjaan. Publik berhak mengetahui spesifikasi teknis, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
Pembangunan yang menghabiskan ratusan miliar rupiah jangan sampai hanya menghasilkan perbaikan sementara, lalu kerusakan kembali muncul dalam waktu singkat. Pengawasan instansi terkait, aparat pengawas internal pemerintah, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar setiap rupiah memberi manfaat maksimal.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata diukur dari panjang jalan yang diperbaiki atau besarnya anggaran yang terserap. Ketahanan konstruksi, pemerataan manfaat, dan kepuasan warga sebagai pengguna jadi ukuran yang sama pentingnya.