BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menyampaikan angka surplus tersebut dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat, setelah rapat paripurna pengantar Ranperda APBD Jabar 2027 di Gedung DPRD Jabar, Senin (27/10). Angka itu merupakan penjabaran kesepakatan KUA dan PPAS yang disepakati 5 Agustus.
Pendapatan daerah ditargetkan Rp29,35 triliun, terdiri atas pendapatan asli daerah Rp19,02 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp10,30 triliun. Sementara rencana belanja dipatok Rp27,58 triliun.
Selisih kedua pos itu menghasilkan surplus Rp1,77 triliun. Iswara menegaskan rancangan KUA-PPAS APBD 2027 tidak memuat rencana pinjaman baru, baik lewat skema pinjaman daerah maupun obligasi daerah.
Pemerintah provinsi masih menanggung kewajiban utang jatuh tempo. Pengeluaran pembiayaan dalam rancangan APBD 2027 tercatat Rp1,84 triliun, terdiri atas dana cadangan Rp50 miliar, penyertaan modal daerah Rp125 miliar, dan sekitar Rp1,67 triliun untuk cicilan pokok utang.
Dari jumlah itu, cicilan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp606 miliar. Sekitar Rp1 triliun lainnya semula disiapkan untuk cicilan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Rencana pinjaman dari SMI tidak disetujui. Alokasi sekitar Rp1 triliun tersebut berpotensi dialihkan untuk membiayai program prioritas APBD Jabar 2027, dengan pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah sambil memperhatikan belanja wajib dan mengikat.
"Pembayaran utang jatuh tempo itu yang pasti PEN, Rp606 miliar yang untuk PEN. Sisanya itu dari Rp1 triliun yang sudah dicadangkan, untuk cicilan SMI tadinya," kata Iswara.
Rencana pinjaman daerah Rp3,4 triliun tidak diperbolehkan dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri. DPRD bersama Pemprov Jabar menyesuaikan struktur anggaran mengikuti seluruh hasil evaluasi, termasuk pendapatan yang terkoreksi dan belanja yang tidak diperkenankan.
Penyesuaian dilakukan lewat rasionalisasi belanja yang belum mendesak. Program yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dapat digeser, sedangkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang layanan dasar tetap diprioritaskan.
"Likuiditas yang adanya kan berkurang Rp3,4 triliun. Itu yang kita lakukan kemarin belanja-belanja banyak yang kita kurangi. Jadi kami tidak merencanakan tunda bayar ya mudah-mudahan tidak terjadi tunda bayar pada akhirnya," ujar Iswara.
DPRD memastikan tidak merencanakan tunda bayar sebagai konsekuensi pembatalan pinjaman tersebut. Pembahasan penggunaan sisa dana Rp1 triliun akan menentukan arah belanja program prioritas Jabar tahun depan.