JAWA BARAT — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta ID Food dan Perum Bulog menyerap telur peternak senilai Rp 30 miliar untuk mengangkat harga di tingkat produsen. Harga telur di peternak kini hanya Rp 20.000-22.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pembelian Rp 26.500 per kilogram.
Kementerian Pertanian menilai kondisi harga telur di tingkat peternak sudah masuk kategori darurat. Karena itu, Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food bersama Perum Bulog diminta bergerak cepat menyerap produksi peternak lokal. Permintaan disampaikan langsung Amran usai bertemu perwakilan peternak di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Penyerapan oleh BUMN menjadi salah satu instrumen stabilisasi harga yang diambil pemerintah. Nilai pembelian yang diminta mencapai Rp 30 miliar. Menurut Amran, Bulog dan ID Food menyanggupi angka tersebut.
"Untuk darurat, kami minta ID Food dengan Bulog menyerap, nilainya katanya Rp 30 miliar. Itu enggak masalah. Bulog sanggup dengan ID Food. Jadi kami minta bergerak mulai sekarang. Ini darurat," kata Amran.
Keluhan peternak menjadi pemicu kebijakan ini. Harga telur di tingkat peternak saat ini dilepas Rp 20.000-22.000 per kilogram, sementara harga acuan pembelian (HAP) ditetapkan Rp 26.500 per kilogram. Selisih itu menekan margin usaha peternak ayam petelur.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah lain di luar pembelian oleh BUMN. Salah satunya penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Amran mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional soal skema tersebut.
Langkah jangka panjang yang disiapkan adalah membangun pabrik pengolahan telur, baik dalam bentuk telur serbuk maupun tepung telur. Fasilitas itu dirancang menyerap produksi berlebih saat pasokan melimpah sehingga harga tidak anjlok.
Pemerintah berencana membangun tiga pabrik pengolahan tepung telur mulai 2027. Rencana ini telah dibahas Amran dengan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
"Jadi ekosistem ternak ini kita sepakati, terutama pembangunan pengolahan tepung telur, tepung daging. InsyaAllah mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun," ungkap Amran di Jakarta, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Menurut Amran, keberadaan pabrik akan memutus ketergantungan pada impor tepung telur. Ia menyebut kesepakatan penghentian impor sudah dicapai begitu fasilitas dalam negeri beroperasi.
"Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Kepala BP BUMN Pak Dony dan Menteri Perdagangan. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur disetop, dan sudah sepakat," ujarnya.
Pembangunan tiga pabrik akan ditindaklanjuti melalui studi kelayakan. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi awal sekitar Rp 200 miliar per pabrik. Angka itu bisa naik menjadi Rp 250 miliar jika fasilitas mencakup pengolahan daging.
Amran meminta jajaran terkait mengawal persiapan agar perencanaan, kebutuhan anggaran, dan konstruksi bisa berjalan sesuai jadwal. Pihak swasta dipersilakan ikut serta, dengan catatan negara tetap hadir sebagai penopang industri strategis ini.
"Kalau ada swasta mau bergandengan, silakan. Tapi negara ada di sampingnya," ujar dia.
Bagi peternak, kepastian penyerapan menjadi kunci. Selama produksi berlebih tidak terserap, harga jual berisiko terus tertekan meski HAP sudah ditetapkan. Amran menargetkan ekosistem dari pakan hingga pengolahan selesai dibangun agar persoalan serupa tidak berulang.
"Ini adalah, ini suatu solusi permanen, fundamental dan tidak terjadi lagi ke depan insya Allah. Setelah berdiri ini semua ekosistemnya jadi tidak ada demo-demoan lagi," tegas dia.