CIREBON — Forum Konsultasi Publik RSUD Waled membahas pembiayaan BPJS Kesehatan PBI dan sejumlah persoalan layanan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj Eni Suhaeni SKM MKes hadir langsung dalam forum tersebut. Pembahasan berfokus pada kepastian anggaran yang menopang pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.
Eni menyebut dukungan anggaran tidak bisa dipisahkan dari kesiapan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas. Menurutnya, pembiayaan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit, termasuk penyediaan obat-obatan bagi pasien.
"Kepastian pembiayaan sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Eni dalam forum tersebut.
Dalam pembahasan muncul persoalan mengenai anggaran sekitar Rp29 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI melalui APBD Kabupaten Cirebon. Status alokasi dan realisasi anggaran tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut. Kejelasan informasi diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Warga yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PBI berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian pembiayaan menjadi kunci agar hak tersebut tidak terhambat persoalan administrasi anggaran.
Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, rumah sakit berpotensi menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga kurang mampu yang mengandalkan skema PBI.
Pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada kesiapan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas. Dukungan pembiayaan juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan layanan di fasilitas kesehatan daerah.
Forum Konsultasi Publik RSUD Waled menjadi ruang bagi pemangku kepentingan membahas pembiayaan BPJS PBI dan isu layanan lainnya. Kejelasan status anggaran Rp29 miliar diharapkan segera diperoleh agar operasional fasilitas kesehatan tidak terganggu.
Dinkes Kabupaten Cirebon menekankan kepastian pembiayaan sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan. Pembahasan lanjutan diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran berjalan sesuai ketentuan.