Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat untuk mengubah struktur ekonomi warga Nahdliyin dari pola agraris tradisional menjadi masyarakat industri berbasis keterampilan otot dan otak. Perombakan tahap awal akan dijalankan lewat ekosistem Badan Usaha Milik NU (BUMNU) di 10 kecamatan se-Jawa Barat pada akhir tahun ini, dari total 620 kecamatan di provinsi tersebut. Kolaborasi ini menargetkan pemutusan rantai ketimpangan ekonomi warga miskin berbasis agraris menuju kemandirian ekonomi daerah.
BANDUNG — Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mematangkan skema transformasi ekonomi tersebut bersama Ketua PWNU Jabar Juhadi Muhammad dan jajaran pengurus, termasuk Badan Usaha Milik NU, dalam pertemuan di Kantor PWNU Jawa Barat, Bandung, Selasa. Proyeksi awal menempatkan 10 titik kecamatan sebagai lokasi percontohan ekosistem BUMNU sebelum diperluas ke wilayah lain.
Jaringan 13 ribu pesantren dan 26 juta warga Nahdliyin di Jawa Barat dinilai sebagai pasar mandiri yang masif. Basis itu yang hendak diubah perannya, dari sekadar konsumen menjadi produsen.
Budiman menilai warga NU selama ini menempati posisi tawar yang lemah karena hanya membeli produk jadi. Padahal, jaringan pesantren dan komunitas Nahdliyin membentuk permintaan yang besar dan stabil.
"NU adalah pemilik pasar. Kalau ada orang NU mengembangkan BUMNU terus pertanyaannya gimana memasarkannya, itu saja saya katakan ini aneh. Jadi NU jangan bertanya gimana memasarkannya, itu pertanyaan yang tidak boleh. Kalau NU, ya aku adalah pasar, sekaligus kita mau mendorong aku adalah produsen," ujar Budiman.
Komoditas cepat habis atau Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dipilih sebagai pintu masuk. Perlengkapan mandi, bumbu dapur, sampai jamu-jamuan disebut sebagai produk yang bisa diproduksi dan diserap pasar internal Nahdliyin.
Budiman menegaskan pendekatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan berbeda dari pola bantuan langsung tunai. Program ini menyasar perubahan perilaku sosial masyarakat lewat perombakan sistem ekonomi.
"Pengentasan kemiskinan yang dimaui oleh Pak Prabowo bukan sekadar bagi-bagi bantuan langsung tunai, bukan sekadar bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar mendesak. Tapi Pak Prabowo kan programnya program merombak sistem ekonomi. Dan kalau untuk merombak sistem ekonomi, tentu saja perilaku sosial masyarakat akan berubah," kata Budiman.
Perubahan yang dimaksud menyangkut cara warga memandang sumber penghidupan. Dari mengandalkan kesuburan alam dan tenaga otot, beralih ke keterampilan otot sekaligus otak.
Dalam skema ini, BP Taskin berperan sebagai koordinator orkestrasi antar-kementerian. Empat kementerian disebut terlibat: Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Perdagangan.
Fungsi koordinasi itu untuk mengintegrasikan rantai produksi BUMNU dari hulu hingga hilir. Mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga distribusi ke pasar.
Ketua PWNU Jawa Barat Juhadi Muhammad menyatakan komitmennya menindaklanjuti program pemberdayaan ekonomi hingga ke tingkat pesantren, lembaga pendidikan, dan majelis taklim di daerah.
"Oleh karena itu, diskusi kami PWNU dengan BP Taskin, mudah-mudahan ini nanti akan ditindaklanjuti dan PWNU akan turun ke bawah. Mudah-mudahan warga negara Indonesia ini bisa sejahtera dari alam dan otot menjadi otot dan otak," kata Juhadi.
Melalui integrasi modal sosial dan orkestrasi kebijakan pemerintah pusat, kerja sama ini ditargetkan mampu mengakselerasi warga miskin berbasis agraris menuju kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.