BOGOR — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto, menilai sektor kehutanan Jabar selama ini dipandang terlalu sempit sebagai urusan kelestarian lingkungan. Padahal, kata dia, kawasan hutan yang luas menyimpan potensi besar untuk mendongkrak pendapatan kelompok tani hutan dan masyarakat pengelola.
Kunjungan ke Balai Perhutanan Sosial Bogor dilakukan untuk menggali data soal pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan warga di sekitar kawasan hutan. Komisi II menilai program Perhutanan Sosial bisa jadi pintu masuk mengatasi kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan Jabar.
Bambang menegaskan Pemprov Jabar harus turun tangan langsung memberi dukungan kepada petani kehutanan. Selama ini, menurut dia, peran pemda terkesan berhenti pada fungsi pengawasan administratif.
"Jawa Barat ini masih sangat luas untuk area kehutanan. Tentu ini menjadi satu potensi besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengutamakan kembali bagaimana sektor kehutanan ini bisa berkontribusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan," ujar Bambang.
Ia berharap Pemprov Jabar memberikan stimulus bagi petani hutan, termasuk edukasi dan pelatihan. Peningkatan kapasitas SDM disebutnya sebagai kunci agar petani mampu mengelola kawasan secara produktif, apalagi Jabar punya infrastruktur dan sumber daya memadai untuk menyelenggarakan pelatihan berorientasi ekonomi.
"Harapannya di Provinsi Jawa Barat ini ada ikut andil, bukan hanya sebatas pengawasan, tapi bagaimana Pemprov Jawa Barat memberikan stimulus bagi para petani kehutanan, termasuk juga edukasinya," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Ono Surono, menyoroti persoalan lain yang masih membelit petani hutan. Meski status hukum lahan sudah legal, akses jalan tani dan fasilitas irigasi dinilai belum memadai.
Ono menilai pemda punya tanggung jawab moral mendampingi, mengadvokasi, dan melindungi kelompok masyarakat sejak proses perizinan. Payung hukum program Perhutanan Sosial memang berada di Kementerian Kehutanan RI, tapi kehadiran pemda tetap dibutuhkan di lapangan.
"Bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah provinsi. Kendala-kendala infrastruktur itu tentunya harus bisa diselesaikan bersama agar produktivitas warga terdongkrak," ungkap Ono.
Tingginya angka kemiskinan di sejumlah wilayah Jabar yang berdekatan dengan kawasan hutan menjadi perhatian serius Komisi II. Ono menyebut kondisi itu harus jadi alarm bagi Pemprov Jabar untuk mengarahkan program pembangunan secara terfokus.
"Jawa Barat seyogyanya sudah mulai hadir untuk bisa membantu masyarakat yang mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial agar produktivitas dan kesejahteraannya meningkat," pungkasnya.
Komisi II juga mencatat hambatan psikologis dan cara pandang masyarakat yang masih menganggap aktivitas ekonomi di dalam kawasan hutan sebagai hal tabu. Pemetaan sasaran yang spesifik dinilai mutlak agar program pembangunan tepat sasaran.