JAWA BARAT — Pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp10,3 triliun untuk mempercepat pemerataan akses listrik di tahun 2026. Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program akan diawasi ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan.
"Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik," ujar Tri Winarno dalam Alignment Forum Program Listrik Desa, Senin (13/7).
Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan sambungan listrik di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga. Target hingga akhir tahun diperluas ke 2.792 lokasi dengan potensi 137.266 calon pelanggan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melaporkan jumlah desa belum berlistrik di provinsinya turun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026. Ia berharap sisa desa yang menjadi carry over tahun 2025 segera dituntaskan.
"Kami mengapresiasi dukungan PLN," kata Sherly.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berjanji mempermudah perizinan dan memperkuat koordinasi dengan PLN. "Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan program ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Menurutnya, listrik desa membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
"Arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," tegas Darmawan.
Untuk memastikan tepat sasaran, pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menjelaskan program BPBL menyasar masyarakat tidak mampu agar bisa tersambung ke jaringan listrik.
Forum yang mempertemukan regulator, kejaksaan, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra PLN ini menjadi ajang penyelarasan langkah. Tujuannya satu: tak ada lagi desa yang gelap di Indonesia.