BANDUNG — Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat menemukan setidaknya tujuh masalah utama dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Temuan ini mendorong fraksi tersebut untuk meminta evaluasi menyeluruh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan evaluasi krusial dilakukan sebelum SPMB Tahap II bergulir. "Hendaknya dilakukan kajian, perencanaan serta adanya evaluasi terkait pelaksanaan sistem PCMB dan SPMB setiap tahunnya termasuk kesiapan anggaran pendukung program ini," kata Ineu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/7/2026).
Ineu merinci, masalah teknis aplikasi menjadi sorotan utama. Ia menyebutkan aplikasi sering bermasalah, verifikasi akun sulit, data peserta hilang, hingga terjadi perubahan peringkat seleksi dan nilai peserta.
"Perubahan nilai terjadi karena penggunaan formula yang dinilai tidak sesuai ketentuan," ucap Ineu. Ia menambahkan, kondisi ini sangat merugikan calon peserta didik dan orangtua yang sudah berusaha mengikuti prosedur.
Fraksi PDI-P juga mendesak Pemprov Jabar memberikan penjelasan soal polemik jalur zonasi. Ineu menyoroti masih adanya calon siswa yang tinggal dekat sekolah justru tidak diterima, sementara peserta yang rumahnya lebih jauh bisa lolos seleksi.
"Kejelasan penambahan daya tampung sekolah negeri, termasuk dasar penentuan kuota tambahan di setiap sekolah dan wilayah serta mekanisme pelaksanaannya," tegas Ineu. Ia meminta agar data dan formula zonasi dibuka ke publik untuk menghilangkan kecurigaan.
Selain persoalan teknis, minimnya sosialisasi kebijakan baru, termasuk Program Sekolah Maung, turut disorot. Menurut Ineu, program tersebut belum dijelaskan secara utuh kepada masyarakat sehingga menimbulkan persepsi diskriminatif.
"Sehingga menimbulkan persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lainnya serta dianggap menyerupai konsep sekolah unggulan yang sebelumnya telah dihapus," ucap Ineu. Ia meminta Pemprov Jabar segera menggelar forum sosialisasi publik yang melibatkan orangtua dan pemerhati pendidikan.
Fraksi PDI-P juga meminta penjelasan detail soal pelaksanaan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Ineu mendesak adanya kepastian pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu yang hendak mengakses program tersebut.
"Dasar kerja sama dan penganggaran Program SSK, meliputi mekanisme kerja sama dengan sekolah swasta, sumber anggaran, serta bentuk pertanggungjawabannya," kata Ineu. Ia menegaskan setiap kerja sama di bidang pendidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk penyediaan beasiswa dan perbaikan sarana prasarana.
Ineu memastikan Fraksi PDI-P DPRD Jabar akan terus mengawal seluruh kebijakan pendidikan di Jawa Barat. "Agar berjalan secara transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi," pungkasnya.