JAWA BARAT — Charles menyampaikan kritiknya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026). Ia menegaskan bahwa usulan tersebut secara teknis akan sangat rumit karena tidak setiap lokasi tempat tinggal penderita TBC memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi unit pelaksana program MBG.
“Secara teknis saya rasa ini akan sangat sulit ya, karena belum tentu di dekat tempat penderita TBC itu tinggal ada dapur SPPG gitu kan. Sehingga mungkin ada cara-cara lain yang lebih tepat untuk bisa melakukan intervensi gizi kepada penderita TBC,” kata Charles.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai bahwa penanganan TBC membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer. Puskesmas yang tersebar hampir di setiap kelurahan dan kecamatan dinilai lebih memahami kebutuhan spesifik pasien, termasuk asupan gizi yang diperlukan selama masa pengobatan.
“Jangan semua-semua MBG-lah. Kita kan sudah punya puskesmas hampir di setiap kelurahan atau kecamatan, sehingga mungkin teman-teman tenaga kesehatan dan tenaga medis di kecamatan tersebut lebih bisa apa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasien penderita TBC tersebut ya. Jadi nggak perlu harus program MBG yang digunakan untuk memberikan makan kepada penderita TBC,” ucapnya.
Pernyataan Charles ini menjadi sorotan di tengah gencarnya sosialisasi program MBG yang digadang-gadang sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyindir pihak-pihak yang menolak program tersebut dengan pernyataan “tak ada yang lebih genting dari perut lapar”.
Di tengah kritik dari DPR, Istana Kepresidenan memastikan bahwa program MBG tetap akan dilanjutkan. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan agar program ini berjalan tepat sasaran. Namun, usulan spesifik dari Menkes untuk memasukkan penderita TBC sebagai penerima manfaat masih menuai perdebatan, khususnya di kalangan anggota dewan yang membidangi kesehatan.
Charles menekankan bahwa dirinya setuju dengan intervensi gizi untuk masyarakat rentan, termasuk penderita TBC. Namun, efektivitas program harus menjadi pertimbangan utama sebelum memperluas sasaran penerima manfaat. “Perlu dikaji lagi,” tegasnya.