BANDUNG — Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, mengakui persoalan sampah telah menjadi masalah mendesak yang membutuhkan penanganan serius. Ia mengatakan, setiap rapat kerja bersama mitra pemerintah daerah, isu sampah selalu menjadi agenda utama yang dibahas.
“Persoalan sampah ini sudah menjadi hal yang sangat urgen. Setiap rapat Komisi IV, saya selalu menyampaikan soal sampah. Bagaimana darurat sampah di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, menjadi perhatian kami,” kata Rizaldy di sela diskusi yang digelar di Rooftop DPRD Jabar.
Rizaldy mengungkapkan, Komisi IV DPRD Jabar menerima berbagai masukan dari masyarakat dan organisasi lingkungan terkait rencana kerja sama pembangunan PSEL di Sarimukti. Salah satu yang paling vokal menyuarakan kekhawatiran adalah Walhi Jawa Barat.
“Kami melihat ada kekhawatiran dari teman-teman Walhi. Apakah PSEL ini benar-benar menjadi solusi berkelanjutan, solusi sementara, atau justru menjadi beban tambahan baru bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Rizaldy, forum diskusi ilmiah semacam ini diperlukan untuk menguji berbagai argumentasi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan, pembahasan tidak boleh berhenti pada kritik semata, tetapi juga harus melahirkan alternatif solusi yang realistis.
“Kalau ternyata PSEL dianggap belum menjadi solusi berkelanjutan, lalu apa solusi yang lebih baik? Ini yang harus kita bahas bersama,” ucap politisi tersebut.
Rizaldy mengingatkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka. Namun, di tengah kebutuhan penanganan sampah yang mendesak, muncul berbagai opsi kebijakan lain termasuk pembangunan PSEL di Sarimukti.
Ia berharap seluruh hasil diskusi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah di Jawa Barat.
“Kami di Komisi IV bertekad mengawal apa yang menurut masyarakat merupakan hal terbaik. Karena yang merasakan dampak kebijakan ini adalah 52 juta masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.
Rizaldy menambahkan, pembangunan yang dibutuhkan Jawa Barat bukan sekadar pembangunan fisik semata. Menurutnya, yang dicari adalah pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan mampu menjaga kelestarian alam untuk masa depan.
Diskusi yang dihadiri unsur pemerintah, akademisi, organisasi lingkungan, perwakilan masyarakat, serta insan media itu diharapkan menjadi ruang bersama untuk merumuskan langkah terbaik dalam mengatasi krisis sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Barat.