BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan beberapa paket tender proyek jalan milik Pemprov Jabar sempat tidak diminati kontraktor. Pengakuan itu disampaikan Dedi usai rapat paripurna di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/6/2026).
"Itu yang mengakibatkan kemarin beberapa kegiatan Pemprov Jabar lelangnya sempat tidak ada peminat," kata Dedi.
Menurut Dedi, hasil evaluasi internal menunjukkan faktor utama yang membuat kontraktor enggan berpartisipasi adalah perhitungan keuntungan yang tipis. Ia menyebut harga material konstruksi yang terus meningkat menjadi salah satu pemicu.
"Setelah saya analisa apa sih faktor penyebabnya itu Pak harga katanya. Mereka ngitung enggak ada untungnya," ujar Dedi.
Gubernur memastikan dampak pelemahan rupiah terhadap proyek-proyek tersebut masih bisa diatasi melalui negosiasi. "Nilai tukar dolar memengaruhi harga semen, hot mix, beton, semuanya berpengaruh. Tapi, sampai hari ini masih bisa kita negosiasikan," katanya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai fenomena sepinya peminat tender tidak bisa dijelaskan hanya oleh kenaikan harga material atau pelemahan nilai tukar rupiah. Menurutnya, kedua faktor itu memang berpengaruh, tetapi ada persoalan yang lebih mendasar.
"Fenomena sepinya peminat tender tidak dapat dijelaskan hanya oleh kenaikan harga material atau pelemahan nilai tukar. Kedua faktor tersebut memang berpengaruh, tetapi secara ilmiah fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi adanya ketidaksesuaian antara desain proyek pemerintah dengan kalkulasi risiko yang dilakukan pelaku usaha," kata Kristian kepada Koran Mandala, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, dalam pengadaan sektor publik, kontraktor akan mengikuti tender jika ada keseimbangan antara nilai kontrak, risiko, dan potensi keuntungan. Ketika biaya material, logistik, tenaga kerja, dan pembiayaan meningkat tanpa penyesuaian nilai proyek yang memadai, risiko usaha menjadi terlalu tinggi.
"Dalam kondisi seperti itu, penyedia yang sehat secara finansial cenderung memilih tidak ikut tender daripada mengambil proyek yang berpotensi merugikan perusahaan," ujarnya.
Kristian menilai persoalan utama bukan semata kenaikan biaya produksi, melainkan kualitas perencanaan proyek pemerintah sejak awal. Menurutnya, rendahnya minat pasar kerap menunjukkan adanya masalah dalam penyusunan proyek.
"Persoalan utamanya bukan semata kenaikan biaya produksi. Yang lebih penting adalah kualitas perencanaan proyek pemerintah. Rendahnya minat pasar sering kali menunjukkan adanya masalah pada tahap perencanaan, seperti penetapan HPS yang kurang responsif terhadap perubahan pasar, jadwal pelaksanaan yang terlalu sempit, atau persyaratan administratif yang berat," jelasnya.
Ia menambahkan, fenomena ini juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa proses perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pengadaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kondisi riil dunia usaha. "Jika kontraktor secara kolektif memilih tidak ikut, maka pasar sedang mengirimkan sinyal bahwa terdapat persoalan pada desain kebijakan proyek itu sendiri," pungkasnya.