BOGOR — Gagasan menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pusat peradaban Nusantara bukanlah sekadar retorika. Yusfitriadi, dalam ulasannya, menekankan bahwa spirit Kuta Udaya Wangsa harus menjadi fondasi setiap kebijakan pembangunan di daerah dengan populasi terbesar di Jawa Barat ini.
Menurut Yusfitriadi, Kabupaten Bogor memiliki modal historis dan geografis yang kuat. Letaknya yang strategis, kekayaan alam, serta keberadaan situs-situs sejarah seperti Kerajaan Pajajaran menjadi pijakan untuk membangun peradaban modern. Spirit Kuta Udaya Wangsa—yang secara harfiah bermakna kota yang jaya dan bermartabat—diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali kejayaan masa lalu dalam konteks kekinian.
“Ini bukan nostalgia, melainkan proyeksi. Bogor harus mampu menjadi etalase peradaban Indonesia, bukan hanya sebagai daerah penyangga Jakarta,” tulisnya.
Yusfitriadi menjabarkan bahwa visi besar ini perlu ditopang oleh empat pilar utama. Pertama, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan ramah lingkungan. Kedua, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan pariwisata. Ketiga, reformasi birokrasi yang melayani. Keempat, revitalisasi nilai-nilai budaya Sunda sebagai identitas.
Keempat pilar ini, menurutnya, harus berjalan simultan. Jika hanya fokus pada infrastruktur tanpa membangun karakter budaya, maka Bogor hanya akan menjadi kota beton tanpa jiwa.
Ulasan Yusfitriadi juga menyoroti tantangan nyata yang dihadapi Kabupaten Bogor. Urbanisasi masif dari Jakarta dan sekitarnya telah memicu alih fungsi lahan, kemacetan, serta menurunnya kualitas lingkungan. Aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane yang melintasi wilayah ini kerap tercemar limbah domestik dan industri.
Tanpa penanganan serius, kata dia, mimpi menjadikan Bogor sebagai pusat peradaban hanya akan menjadi angan-angan. “Peradaban tidak bisa dibangun di atas lingkungan yang rusak dan masyarakat yang terpinggirkan,” tegasnya.
Yusfitriadi menekankan bahwa Pemkab Bogor tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha, dan komunitas budaya. Program-program seperti penataan kawasan situs sejarah, pengembangan transportasi massal terintegrasi, serta insentif bagi pelaku UMKM berbasis budaya lokal harus dipercepat.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak terjebak pada proyek-proyek monumental yang mengabaikan kebutuhan dasar warga di kampung-kampung. “Spirit Kuta Udaya Wangsa harus dirasakan oleh warga di pelosok, bukan hanya di pusat kota,” pungkasnya.